OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Sebanyak 30 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II Setda Kabupaten OKI, Senin (30/3/2026).
Kepala BKPSDM Kabupaten OKI, Antonius Leonardo, menjelaskan bahwa seluruh PNS yang dilantik merupakan golongan IIIA dan akan bertugas di 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab OKI. Distribusi penempatan didominasi Inspektorat dengan 11 orang, disusul Satpol PP 6 orang, serta sejumlah OPD lain dengan formasi terbatas.
Menurut Antonius, sebelum diangkat menjadi PNS, para CPNS telah menjalani masa percobaan selama satu tahun, termasuk mengikuti pelatihan dasar untuk membentuk kapasitas, integritas, dan profesionalisme sebagai aparatur negara.
“Proses ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pembentukan karakter ASN yang mampu bekerja secara sistematis dan bertanggung jawab dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh Surat Keputusan (SK) pengangkatan akan langsung diserahkan kepada masing-masing pegawai usai prosesi pelantikan.
Sementara itu, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menekankan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.
“Status sudah 100 persen PNS, maka kinerja juga harus 100 persen. Jangan hanya perubahan administratif, tetapi harus diikuti dengan kontribusi nyata,” tegasnya.
Muchendi juga mendorong para ASN baru untuk tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi mampu menghadirkan gagasan dan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
“Pimpinan tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan ide-ide segar dari ASN muda agar roda pemerintahan lebih dinamis dan responsif,” tambahnya.
Meski jumlahnya relatif kecil, ia berharap kehadiran 30 PNS baru ini mampu memberi dampak signifikan di masing-masing OPD.
“Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihat kualitas dan pengaruhnya. Jadilah figur yang bisa diandalkan, dipercaya, dan mampu bekerja sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi setelah menerima gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) secara penuh.
“Kelola penghasilan dengan bijak, jangan sampai gaya hidup melampaui kemampuan. ASN harus menjadi contoh, minimal di lingkungan keluarga dan masyarakat,” tandasnya. (Rico)
