JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Pemerintah memastikan harga LPG subsidi 3 kilogram (kg) tetap stabil di tengah kenaikan harga LPG nonsubsidi yang mulai berlaku pertengahan April 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan stok LPG subsidi saat ini berada di atas standar minimum nasional dan tidak mengalami kenaikan harga.
“Khusus LPG subsidi, stok aman dan harganya tetap atau tidak naik,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Senin (20/4).
Menurut Bahlil, pemerintah juga terus menahan harga LPG 3 kg sebagaimana kebijakan pada BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Sejak program LPG 3 kg diluncurkan pada 2007, harga komoditas tersebut belum pernah mengalami kenaikan.
Namun, ia mengakui masih terjadi persoalan di tingkat distribusi. Pemerintah kini fokus menata rantai penyaluran agar subsidi tepat sasaran, termasuk mendorong pengecer beralih menjadi subpangkalan resmi guna menekan potensi permainan harga di lapangan.
Di sisi lain, harga LPG nonsubsidi justru mengalami penyesuaian. PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG 12 kg dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik sekitar 18,75 persen.
Kenaikan juga terjadi pada LPG 5,5 kg dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu per tabung atau naik 18,89 persen. Harga tersebut berlaku di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dengan penyesuaian di daerah lain mengikuti biaya distribusi.
Penyesuaian harga ini menjadi yang pertama sejak 2023, seiring perubahan harga energi global.
Bahlil menjelaskan bahwa harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar internasional yang mengacu pada harga kontrak seperti Saudi Aramco. Artinya, jika harga global turun maka harga dalam negeri berpotensi ikut turun, dan sebaliknya.
Kenaikan harga energi dunia sendiri dipicu oleh meningkatnya harga minyak mentah global. Data menunjukkan Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 mencapai 102,26 dolar AS per barel, naik signifikan dibanding bulan sebelumnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut lonjakan tersebut dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ketegangan ini berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur penting sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan akan tetap menjaga stabilitas energi domestik, khususnya bagi masyarakat kecil melalui LPG subsidi, sambil menyesuaikan harga nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar global. (Net/**)
