PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna pada Senin (20/4/2026), dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumsel tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, didampingi unsur pimpinan lainnya. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Sekretaris Daerah Edwar Chandra, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, lima Pansus secara bergiliran menyampaikan hasil pembahasan mereka. Meskipun seluruh Pansus menyatakan menerima LKPJ Gubernur tahun 2025, sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis tetap disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pansus I melalui juru bicaranya, Tamrin, menyampaikan 11 rekomendasi. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah perlunya percepatan digitalisasi administrasi serta penguatan manajemen data guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Sementara itu, Pansus II menyampaikan sebanyak 19 rekomendasi, termasuk dorongan penambahan anggaran untuk pembinaan dan pemasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting karena sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha.
Pansus III juga mengeluarkan 19 rekomendasi, salah satunya meminta evaluasi terhadap pemberian hak pengelolaan aset kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rekomendasi tersebut mengindikasikan perlunya pembenahan dalam tata kelola aset daerah agar lebih optimal dan akuntabel.
Adapun Pansus IV menyampaikan delapan rekomendasi, diantaranya menyoroti peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih aktif dalam pengawasan serta pemanfaatan sumber daya alam, sektor yang selama ini menjadi perhatian publik.
Sedangkan Pansus V menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Pansus ini juga mendorong revitalisasi penanganan persoalan sosial seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Meski LKPJ Gubernur tahun 2025 diterima, banyaknya rekomendasi yang disampaikan menunjukkan bahwa DPRD masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pimpinan rapat, Nopianto, menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh pansus yang telah melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam. Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD akan membentuk tim perumus untuk merangkum seluruh rekomendasi tersebut.
“Rapat paripurna akan dilanjutkan pada 27 April mendatang dengan agenda penyampaian rekomendasi kepada gubernur,” ujarnya. (*)
