PALI, KITOUPDATE.COM – Upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus bergulir. Pada Senin (15/6/2026), Efran selaku pemegang mandat pembentukan Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi mengenai peran komite sekolah dalam mendorong transparansi serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten PALI.
Dalam audiensi itu, Efran menegaskan bahwa FKS hadir sebagai organisasi independen yang memiliki visi untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Menurutnya, keberadaan FKS bukan untuk mengambil alih fungsi lembaga yang telah ada, melainkan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah.
“Tujuan pembentukan ini adalah agar kita, sebagai organisasi independen, dapat menjadi penyambung lidah antara sekolah, wali murid, dan pemerintah,” ujar Efran.
Ia juga menyoroti persoalan sumbangan sekolah yang selama ini kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, sumbangan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak boleh ditentukan secara sepihak.
“Namanya sumbangan itu sifatnya sukarela dan besarannya bervariasi. Namun saat ini sering kali sumbangan ditetapkan dengan nominal tertentu yang kemudian disepakati bersama. Hal seperti inilah yang ingin kita luruskan,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, menyambut baik inisiatif pembentukan FKS PALI dan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan forum tersebut.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur, termasuk media, dapat memperkuat fungsi pengawasan serta memperlancar komunikasi antara masyarakat dan pihak sekolah.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten PALI mendukung sepenuhnya terbentuknya Forum Komite Sekolah Kabupaten PALI ini. Mudah-mudahan forum ini dapat menjadi pelopor bagi komite-komite sekolah yang ada,” ujar Ubaidillah.
Ia menilai kehadiran FKS dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan wali murid untuk menyampaikan aspirasi terkait dunia pendidikan, khususnya menyangkut sekolah menengah atas yang kewenangannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Dengan adanya forum ini tentu lebih baik karena dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan wali murid, khususnya terkait akses pendidikan di SMA Negeri yang ada di wilayah Kabupaten PALI,” tambahnya.
Semangat transparansi dan sinergi yang diusung FKS PALI juga mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Ketua FKS Sumatera Selatan, Ir. Suparman Romans, M.Si., menegaskan bahwa FKS bukanlah wadah untuk melegalkan pungutan di sekolah. Sebaliknya, forum tersebut harus menjadi mitra strategis yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan peserta didik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Harun, menyambut baik langkah pembentukan FKS dan menyatakan kesiapan dinas untuk bersinergi dalam mengawal komitmen bersama guna meningkatkan mutu pendidikan melalui tata kelola yang transparan.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar. Ia menilai kehadiran FKS dapat menjadi langkah positif dalam membuka ruang transparansi di dunia pendidikan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten PALI.
Audiensi tersebut menjadi langkah konkret bagi FKS PALI dalam membangun kemitraan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik di Bumi Serepat Serasan. (Anies)
