OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM — Koordinator Tim Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar Dinata, yang akrab dipanggil Kandar, menegaskan bahwa penginputan data Indeks Desa merupakan langkah krusial dan strategis dalam menentukan arah, kecepatan, serta kualitas pembangunan desa di wilayahnya.
Menurutnya, Indeks Desa bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata kondisi serta kemajuan yang dicapai oleh setiap desa.
“Indeks Desa adalah indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia. Data ini menjadi dasar utama dalam merencanakan dan mendistribusikan sumber daya pembangunan agar tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Kandar. Jumat (19/06/2026).
Lebih lanjut dijelaskan, Indeks Desa diposisikan sebagai instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan nasional, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Hasil pengukuran dari indeks ini memiliki peran penting, yaitu sebagai dasar penghitungan Alokasi Dana Desa dan sekaligus menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahunnya.
Secara hukum, pelaksanaan penyusunan dan pengukuran Indeks Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi panduan resmi agar pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data berjalan sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.
Kandar melanjutkan, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat, pengukuran Indeks Desa dilakukan melalui enam dimensi utama yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa:
1. Layanan Dasar
Mengukur ketersediaan dan kualitas akses terhadap kebutuhan pokok warga, meliputi layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang layak, serta ketersediaan listrik yang memadai dan merata.
2. Kondisi Sosial
Mencakup tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, kerukunan antarwarga, ketersediaan fasilitas sosial dan budaya, serta pemanfaatan media informasi atau sistem komunikasi yang dimiliki oleh desa.
3. Kondisi Ekonomi
Menilai aktivitas perekonomian warga, tingkat produktivitas usaha, keberadaan lembaga keuangan, sarana pasar, serta kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa.
4. Kondisi Lingkungan
Mencakup kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, tingkat ketangguhan desa dalam menghadapi risiko bencana, serta upaya menjaga kelestarian ekologi jangka panjang.
5. Aksesibilitas
Mengukur kemudahan konektivitas, meliputi akses jalan dan transportasi, jaringan komunikasi, serta ketersediaan layanan digital yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat layanan dan pasar yang lebih luas.
6. Tata Kelola
Menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat transparansi pengelolaan keuangan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
H. Iskandar Dinata menjelaskan bahwa Indeks Desa memiliki nilai guna yang sangat luas, antara lain:
– Pengukuran Kondisi Pembangunan
Menyajikan data digital yang objektif dan akurat mengenai kondisi desa, sehingga menjadi dasar perencanaan dan penentuan prioritas pemanfaatan dana pembangunan.
– Dasar Alokasi Dana Desa
Menjadi acuan utama dalam menentukan besaran dan pembagian Alokasi Dana Desa, sehingga anggaran dapat disalurkan secara adil dan sesuai kebutuhan riil setiap desa.
– Penentuan Prioritas Pembangunan
Membantu mengidentifikasi desa-desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal, sehingga menjadi fokus utama program percepatan pembangunan dari tingkat daerah hingga nasional.
– Acuan Penyusunan Kebijakan
Menjadi referensi ilmiah dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
– Alat Pemantauan dan Evaluasi
Berfungsi sebagai instrumen operasional untuk memantau pelaksanaan program serta mengevaluasi hasil kinerja pemerintahan desa secara berkala.
– Mendorong Peningkatan Kinerja
Memacu terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan warga.
Di akhir keterangannya, Koordinator TPP OKI mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa untuk segera menyelesaikan proses penginputan data. Ia menekankan pentingnya ketelitian agar data yang dimasukkan mencerminkan kondisi sesungguhnya.
“Data yang Anda input hari ini, menentukan masa depan desa kita. Ayo input data Indeks Desa sekarang juga, Data Akurat, Desa Hebat, Indonesia Kuat” pungkas Kandar.
Diharapkan dengan tersedianya data yang valid dan tepat waktu, pembangunan desa di Kabupaten OKI dapat berjalan lebih terencana, terukur, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. (Hendri)
