BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah sekaligus pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri secara virtual, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Bupati Banyuasin dan diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., bersama Asisten II Banyuasin Ir. Alfian, M.M., Plt. Kepala Dinas KB Rohani, S.S., M.Si., serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan.
Dalam pembahasan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah diminta memastikan proses verifikasi dan validasi pembangunan gedung koperasi dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga diminta tidak ragu dalam menjalankan proses verifikasi dan validasi, sepanjang seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan aturan serta didukung hasil pemeriksaan kondisi di lapangan.
Dalam proses tersebut, Bupati diminta menugaskan kepala desa untuk memberikan persetujuan terhadap surat-surat yang diperlukan. Sementara itu, Inspektorat diharapkan berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan, termasuk memastikan spesifikasi bangunan sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan.
Kemendagri juga menekankan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan desa. Sebanyak 20 persen dari hasil usaha koperasi nantinya menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian dan peningkatan pendapatan desa.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun terus didorong untuk memastikan seluruh proses verifikasi dan validasi berjalan sesuai ketentuan, sehingga pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Masroni)
