BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bekerja maksimal dan tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Askolani justru mendorong jajaran Pemkab Banyuasin menjadikan kondisi keuangan daerah sebagai momentum untuk memperkuat kreativitas, inovasi dan efisiensi dalam menjalankan program pemerintahan.
Hal itu disampaikan Askolani saat memimpin Rapat Koordinasi Arahan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Monitoring dan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2026 serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., serta jajaran kepala OPD, Kabag/Kaban dan para camat se-Kabupaten Banyuasin.
Dalam arahannya, Askolani menegaskan seluruh perangkat daerah harus tetap kompak, disiplin dan bertanggung jawab dalam memastikan roda pemerintahan serta pelayanan publik berjalan optimal.
“Kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi yang ada, apalagi sampai putus asa. Kita harus berpikir, berinovasi dan mencari solusi. Dari keluhan, kita balik menjadi sebuah solusi,” tegas Askolani.
Ia juga meminta setiap OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target, baik dari sisi realisasi fisik maupun keuangan. Namun, percepatan tersebut harus tetap diiringi kelengkapan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai ketentuan.
Menurut Askolani, keterbatasan sumber daya harus diimbangi dengan kemampuan perangkat daerah dalam menentukan prioritas, mengoptimalkan potensi yang tersedia serta menghadirkan terobosan untuk menjawab persoalan masyarakat.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pelayanan kepada masyarakat ikut terbatas. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kemampuan mencari solusi,” ujarnya.
Askolani berharap seluruh jajaran Pemkab Banyuasin memiliki semangat yang sama untuk mempercepat kinerja pemerintahan sepanjang 2026. Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.(Masroni)
