PALI, KITOUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (15–16 April 2026), tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati PALI.
Entry meeting dibuka secara resmi oleh Bupati PALI yang diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan, Kamriadi, S.Pd., M.Si. Turut hadir Kepala Bappeda PALI Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., para kepala bidang, sejumlah pejabat perangkat daerah terkait, serta Pengendali Mutu BPKP Sumatera Selatan, Meidijanto, bersama tim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, BPKP memfokuskan penilaian pada lima sektor prioritas pembangunan daerah, yakni kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Kamriadi menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Pengendali Mutu BPKP Sumatera Selatan, Meidijanto, menyampaikan bahwa evaluasi bertujuan memberikan pendampingan sekaligus penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah.
“Melalui evaluasi ini, kami berharap pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten PALI diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Anies)
