OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pergantian keputusan terkait penetapan Ketua DPC PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2026–2031 memunculkan beragam tanggapan dari kader, pengamat sosial, hingga masyarakat. Pasalnya, dalam rentang waktu hanya sepekan, muncul dua keputusan berbeda mengenai sosok yang akan memimpin partai berlambang bola dunia tersebut di Bumi Bende Seguguk.
Berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang diumumkan pada 11 Juni 2026, DPP PKB menetapkan Farid Hadi Sasongko sebagai Ketua DPC PKB OKI periode 2026–2031. Penetapan tersebut sekaligus menandai berakhirnya kepemimpinan HM Dja’far Shodiq yang sebelumnya memimpin PKB OKI dan berhasil membawa partai meraih tujuh kursi DPRD OKI pada Pemilu Legislatif terakhir.
Namun dinamika kembali berubah. Dalam Rapat Formatur DPW PKB Sumatera Selatan yang digelar pada 18 Juni 2026 dan dihadiri perwakilan DPP PKB, HM Dja’far Shodiq kembali ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB OKI untuk periode yang sama.
Munculnya dua keputusan berbeda dalam waktu yang relatif singkat sontak menjadi perhatian berbagai kalangan. Sebagian kader menilai hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang masih berjalan, sementara sebagian lainnya memandang situasi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait arah dan konsistensi keputusan partai.
Salah seorang kader PKB yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan organisasi untuk menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis.
“Regenerasi adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi politik. Partai perlu menyiapkan kader-kader yang mampu menjawab tantangan ke depan dan memiliki daya saing elektoral,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan konstelasi politik di Kabupaten OKI, termasuk hasil kontestasi Pilkada terakhir dimana hampir disetiap kecamatan di lintas timur yang menjadi basis, HM Dja’far Shodiq menelan kekalahan, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan. Ia juga menilai Farid Hadi Sasongko memiliki modal politik yang cukup kuat karena merupakan kader internal PKB sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD OKI.
Di sisi lain, penggiat kontrol sosial OKI, Welly Tegalega, ketika dimintai komentar menilai perubahan keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi beragam di tengah kader maupun masyarakat.
“Publik tentu bertanya-tanya ketika dalam waktu berdekatan muncul dua keputusan yang berbeda. Terlepas dari siapa yang akhirnya ditetapkan, yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dapat dipahami secara transparan oleh kader dan masyarakat,” kata Welly.
Menurut Welly, konsistensi dan kejelasan proses menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan kader terhadap mekanisme internal partai.
Sementara itu, Bendahara DPC PKB OKI, Erwin Ronel, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses organisasi yang masih berlangsung.
“Semua figur yang muncul memiliki kapasitas untuk memimpin DPC PKB OKI, baik Farid maupun Shodiq. Saat ini partai sedang menjalani tahapan konsolidasi internal sebagai persiapan menghadapi tantangan politik ke depan, terutama menuju 2029,” ujarnya sembari menjelaskan bahwa HM Dja’far Shodiq yang terpilih.
Ronel menambahkan, dinamika yang berkembang harus dipandang sebagai bagian dari komunikasi dan konsolidasi internal partai sebelum seluruh tahapan organisasi mencapai keputusan final.
Terlepas dari berbagai pandangan yang muncul, perubahan penetapan Ketua DPC PKB OKI dalam waktu singkat telah menjadi perhatian publik. Situasi ini sekaligus menunjukkan tingginya perhatian kader dan masyarakat terhadap arah kepemimpinan PKB di Kabupaten OKI menjelang agenda politik yang akan datang.
