PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Ketua Pansus I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Drs. H. Tamrin M.Si menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap dituntut bekerja optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat pansus bersama sejumlah OPD di Kantor DPRD Sumsel, Selasa (14/4/2026) malam.
“Untuk 2025, capaian kinerja OPD cukup baik. Dari sisi fisik kegiatan, hampir 100 persen terealisasi,” ujar Tamrin.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi pada 2026 tidak akan semudah tahun sebelumnya. Kebijakan efisiensi anggaran yang kembali diberlakukan menuntut OPD lebih cermat, adaptif, dan efektif dalam mengelola program kerja.
“Dengan anggaran yang lebih kecil, kinerja harus tetap maksimal. Ini yang kami dorong,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Pansus I juga memberikan sejumlah catatan strategis. Selain mendorong peningkatan kinerja dan evaluasi program, OPD diminta memperkuat publikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sorotan turut diarahkan pada aspek keamanan, khususnya di Dinas Kearsipan yang dinilai masih kekurangan personel pengamanan. Kondisi ini dianggap krusial mengingat pernah terjadi kasus kehilangan arsip. Pansus pun mendorong penambahan tenaga pengamanan, termasuk melalui skema outsourcing.
Tak hanya itu, persoalan perencanaan anggaran juga menjadi perhatian serius. Tamrin menyoroti masih adanya ketidaktepatan dalam alokasi gaji dan honorarium, terutama sebagai dampak dari perubahan skema ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan tersebut memicu perbedaan struktur penggajian hingga menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Meski terdapat sejumlah catatan, Pansus I menyimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dapat diterima karena secara umum telah mencerminkan realisasi kinerja OPD.
“Ke depan, OPD harus lebih kreatif, inovatif, dan responsif terhadap regulasi. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja,” tandasnya. (*)
