PALI, KITOUPDATE.COM – Gejolak di Bumi Serepat Serasan kian mengemuka. Setelah sebelumnya mantan birokrat senior PALI, Husman Gumanti, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi daerah, kini suara serupa datang dari Tanah Abang. Muktar Jayadi, tokoh masyarakat yang dikenal vokal dan dekat dengan berbagai persoalan warga, turut menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah.
Dalam wawancara bersama awak media di Rumah Singgah Aktivis, Jumat (19/6/2026), Muktar mengungkapkan berbagai persoalan yang menurutnya tengah dihadapi masyarakat PALI, mulai dari kondisi ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.
Menanggapi kondisi ekonomi masyarakat, Muktar menilai warga Tanah Abang saat ini menghadapi tekanan yang semakin berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, menurutnya, belum diimbangi dengan langkah konkret pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat.
“Rakyat sedang menjerit. Kebijakan pembangunan yang selama ini digaungkan terasa jauh dari harapan dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menengah ke bawah,” ujar Muktar.
Muktar juga menyoroti besarnya anggaran daerah yang dinilai belum mampu mendorong perbaikan ekonomi secara signifikan. Ia menyinggung tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terus menjadi sorotan.
Menurutnya, besarnya SiLPA bukanlah indikator keberhasilan, melainkan cerminan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“SiLPA yang besar merupakan indikator lemahnya perencanaan, kurang optimalnya pengawasan, serta ketidakmampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program kerja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sejumlah laporan yang sebelumnya menyoroti kondisi birokrasi dan penyerapan anggaran di Kabupaten PALI.
Muktar meminta pemerintah daerah lebih terbuka kepada masyarakat terkait berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi program dan penyerapan anggaran.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab berbagai program yang belum terealisasi sesuai target. Karena itu, ia mendorong adanya audit sosial terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berjalan optimal.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi menjadi langkah penting agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di akhir wawancara, Muktar menyampaikan pesan tegas kepada Pemerintah Kabupaten PALI.
“Hentikan sandiwara birokrasi. Rakyat sudah lelah dengan janji dan jargon. Jika memang peduli, buktikan dengan kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya angka-angka di atas kertas yang akhirnya mengendap di kas daerah,” katanya.
Kini sorotan publik tertuju kepada pemerintah daerah. Apakah kritik yang disampaikan sejumlah tokoh, termasuk Husman Gumanti dan Muktar Jayadi, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, atau justru berlalu tanpa tindak lanjut yang berarti. (Anies)
