KITOUPDATE.COM – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase berbahaya. Pemerintah Iran secara terbuka mengaitkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan tuntutan kompensasi perang—sebuah sinyal keras yang berpotensi mengguncang stabilitas jalur energi global.
Melalui pernyataan resmi, Minggu (5/4), Kantor Presiden Iran menegaskan bahwa jalur pelayaran vital tersebut hanya akan kembali dibuka apabila sebagian pendapatan transit dialokasikan untuk mengganti kerugian akibat konflik yang mereka sebut sebagai “perang yang dipaksakan”.
“Selat Hormuz akan dibuka kembali hanya jika sebagian pendapatan transit digunakan untuk mengompensasi seluruh kerusakan akibat perang,” ujar Wakil Bidang Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabai, melalui platform X.
Pernyataan ini bukan sekadar respons administratif, melainkan bagian dari tekanan politik terbuka terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas eskalasi konflik, khususnya Amerika Serikat dan Israel.
Tabatabai bahkan melontarkan kritik keras terhadap Presiden AS Donald Trump, yang dituding “melontarkan hinaan dan pernyataan tidak masuk akal karena putus asa dan marah,” serta disebut sebagai pihak yang memicu perang skala penuh di kawasan.
Konflik memanas sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Teheran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.
Langkah Iran membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz kini memunculkan kekhawatiran global. Jalur ini merupakan salah satu nadi utama distribusi minyak dunia, sehingga setiap gangguan berpotensi memicu lonjakan harga energi dan tekanan ekonomi internasional.
Situasi ini menandai bahwa konflik tidak lagi sekadar militer, tetapi telah merambah ke instrumen ekonomi strategis—dengan Selat Hormuz dijadikan alat tawar dalam negosiasi geopolitik yang semakin kompleks. (Ant/net)
