JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi secara cermat agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.
Pernyataan tersebut disampaikan JK usai menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu, JK menilai konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi memberi tekanan pada ekonomi Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi dan bertambahnya beban subsidi pemerintah.
Menurut dia, eskalasi konflik internasional biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di dalam negeri.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata JK.
Ia juga mengingatkan potensi gangguan terhadap pasokan energi jika konflik berlangsung dalam waktu lama. Dalam kondisi tersebut, kata dia, pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif mengingat cadangan energi nasional memiliki keterbatasan.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.
Selain dampak ekonomi, JK menilai Indonesia juga perlu menunjukkan sikap diplomatik yang jelas terhadap dinamika konflik internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong upaya perdamaian.
Ia mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk memperkuat diplomasi dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Lebih lanjut, JK menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja agar pengeluaran negara tetap terkontrol dan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” kata dia.
JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan penerimaan negara agar sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas pembangunan. (Inku/**)
