PALI, KITOUPDATE.COM – Di tengah dinamika nasional yang diwarnai gelombang aksi demonstrasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi, Lembaga Buku Merah (LBM) terus menyuarakan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparansi anggaran, dan kesejahteraan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Budi Alamsyah, S.Pd.I., LBM menegaskan komitmennya sebagai organisasi masyarakat yang berperan mengawal penggunaan anggaran publik agar dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menurut Budi Alamsyah, LBM bukanlah organisasi politik maupun pihak yang memiliki kepentingan proyek. Lembaga tersebut hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang rakyat yang bersumber dari pajak.
“Kami tidak anti pemerintah. Justru kami mencintai daerah ini. Karena itu kami mengingatkan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan. Jangan ada praktik titip-menitip proyek,” tegas Budi.
Ia menilai, pemerintahan yang bersih harus dimulai dari niat yang jujur serta pelaksanaan prosedur yang sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, LBM berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran daerah yang berasal dari pajak rakyat.
“Pemerintah harus transparan dalam menggunakan anggaran dan tidak menghamburkan uang yang berasal dari pajak masyarakat,” ujarnya.
Budi menegaskan, tujuan utama LBM bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kalau anggarannya tepat sasaran, maka manfaatnya akan dirasakan rakyat. Itu yang kami perjuangkan,” kata alumni IAIN Raden Fatah Palembang tersebut.
Dengan gaya santai, Budi juga menyampaikan bahwa gerakan antikorupsi yang dilakukan LBM lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat.
“Kami penggiat antikorupsi. Tapi versi Banyuasin, yaitu ngopi bareng, buka laptop, lalu bedah anggaran bersama-sama,” ujarnya sambil tersenyum.
Di akhir penyampaiannya, Budi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila anggaran publik dikelola secara jujur, transparan, dan tidak disalahgunakan.
“Sejahteranya masyarakat bukanlah mimpi. Kuncinya satu, anggaran tidak disalahgunakan. Dan itu bisa kita kawal bersama,” pungkasnya. (Anies)
