OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Sebagai wujud nyata kepedulian dan komitmen dalam mewujudkan pemerataan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pendamping Desa Kecamatan SP Padang yang bekerja sama dengan para relawan pendidikan telah bergerak cepat melaksanakan kegiatan pendataan menyeluruh terhadap anak tidak sekolah (ATS) di berbagai wilayah desa yang tersebar di Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kegiatan ini berlangsung selama sepekan terakhir dan melibatkan puluhan tenaga sukarelawan yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja agar jangkauan pendataan bisa menjangkau hingga ke pelosok permukiman warga.
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Namun, di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan, masih terdapat sejumlah anak di wilayah pedesaan yang belum mengenyam pendidikan atau terpaksa harus berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
Berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, jarak tempuh ke sekolah yang cukup jauh, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, hingga kendala sosial budaya menjadi alasan utama mengapa fenomena anak tidak sekolah ini masih terjadi.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI bersama jajaran pemerintah desa dan kelompok relawan pendidikan dari berbagai elemen masyarakat sepakat untuk mengambil langkah konkret melalui pendataan yang akurat dan terperinci.
Kegiatan ini bukan sekadar pencatatan nama dan jumlah, melainkan juga menggali informasi mendalam mengenai penyebab anak-anak tersebut tidak bersekolah, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, serta hambatan apa saja yang mereka hadapi.
Tenaga Ahli P3MD OKI melalui Pendamping Desa Kecamatan SP Padang, Iskandar Dinata, yang lebih akrab disapa Kandar dalam keterangannya kepada awak media Kito Update.com, menyampaikan bahwa gerak cepat ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mutakhir, valid, dan dapat dijadikan dasar penyusunan program penanganan yang tepat sasaran.
“Kami tidak ingin ada satu pun anak yang tertinggal. Pendataan ini kami lakukan dari rumah ke rumah, bertemu langsung dengan orang tua dan anak-anak, mendengarkan apa yang menjadi kesulitan mereka. Data inilah yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah OKI khususnya Dinas Pendidikan agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak,” ujar Kandar Selasa (26/5/2026).
Ia pun mengungkapkan bahwa di lapangan dirinya dan para relawan pendidikan menemukan beragam alasan mengapa anak tidak bersekolah. Ada yang harus membantu orang tua bekerja di ladang atau pasar untuk menambah penghasilan keluarga, ada pula yang kendala biaya meskipun sudah ada bantuan pemerintah, serta ada kasus di mana anak harus berhenti sekolah karena tidak ada fasilitas pendidikan lanjutan di sekitar tempat tinggalnya.
“Kami juga menjumpai beberapa orang tua yang beranggapan bahwa sekolah itu tidak terlalu penting dibandingkan bekerja. Di sinilah peran kami tidak hanya mendata, tetapi juga memberikan penyuluhan dan pemahaman agar mereka sadar bahwa pendidikan adalah investasi masa depan anak,” jelas Kandar.
Proses pendataan dilakukan menggunakan formulir standar yang telah disiapkan, lengkap dengan data identitas anak, jenjang pendidikan yang pernah atau sedang seharusnya ditempuh, alasan ketidakbersekolahan, serta potensi dukungan yang dibutuhkan.
Tim pendamping desa dan relawan juga mencatat kondisi kesehatan anak dan lingkungan tempat tinggalnya untuk melengkapi data profil anak tidak sekolah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Muhammad Refly, S.Sos,.MM melalui Kabid PAUD, Desi Puspita, SE,.MM, memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan kerja keras para pendamping desa serta relawan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa data hasil pendataan ini akan menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program intervensi, mulai dari pemberian bantuan sosial, penyediaan beasiswa, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah.
“Kehadiran pendamping desa dan relawan pendidikan sangat berharga karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka menjadi mata dan telinga kami di lapangan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dengan data yang lengkap dan akurat, kami bisa merencanakan langkah pemulihan pendidikan bagi anak-anak ini, baik melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, sehingga mereka tetap memiliki kualifikasi pendidikan yang setara,” tegas Desi.
Pemerintah desa juga turut berperan aktif dengan menyediakan ruang koordinasi dan memfasilitasi tim pendata agar diterima baik oleh warga.
Kepala Desa Terusan Laut, Fransel yang lebih akrab disapa Kades Sotek menyatakan siap mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desanya.
“Anak-anak adalah aset masa depan desa kami. Kalau mereka tidak sekolah, maka masa depan desa pun terancam. Kami akan terus berkoordinasi dengan tim pendamping desa dan relawan untuk memastikan semua anak di wilayah kami terdata dan mendapatkan kesempatan belajar kembali,” harap Kades Sotek.
Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan yang dilakukan oleh Pendamping Desa dan Relawan Pendidikan masih berlangsung di beberapa desa yang ada dalam wilayah Kecamatan SP Padang. Setelah data terkumpul dan diverifikasi, tim akan menyusun laporan lengkap yang akan diserahkan kepada pihak berwenang dalam waktu dekat.
Gerak cepat pendataan anak tidak sekolah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga amanat undang-undang pendidikan.
“Dengan adanya program ini kita semua berharap tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang berkeliaran tanpa kegiatan pendidikan, dan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya demi masa depan yang lebih cerah, cerdas, dan sejahtera” tutup Desi. (Hendri)
