Oleh : Eko Saputra, Pimpinan Redaksi Kitoupdate.com
KITOUPDATE.COM – Polemik yang muncul setelah Ketua BEM Universitas Gadjah Mada mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar perdebatan soal teknis kebijakan. Isu ini bisa menjadi ujian awal bagi citra pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di mata publik.
Sejak awal, MBG dipromosikan sebagai program unggulan yang berpihak pada rakyat kecil, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu. Karena itu, setiap kritik terhadap program ini akan langsung berdampak pada penilaian terhadap kepemimpinan Presiden.
Jika kritik dijawab dengan serangan personal terhadap pengkritik, hal itu bisa merugikan pemerintah. Masyarakat kelas menengah, terutama anak muda dan mahasiswa, sangat peka terhadap isu kebebasan berpendapat.
Masalahnya bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap MBG. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah merespons perbedaan pendapat. Di awal masa pemerintahan, kepercayaan publik sedang dibangun. Cara menghadapi kritik akan membentuk kesan apakah pemerintah terbuka atau tertutup.
Di sisi lain, polemik ini juga bisa menjadi peluang. Jika pemerintah membuka data, menjelaskan evaluasi program, dan berdialog dengan mahasiswa, citra kepemimpinan justru bisa semakin kuat.
Transparansi akan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya janji kampanye, tetapi program yang siap diuji dan diperbaiki. Dalam politik saat ini, cara mengelola kritik sering kali lebih penting daripada kebijakannya sendiri.
Generasi muda juga menjadi faktor penting. Mahasiswa punya pengaruh besar di media sosial. Jika muncul kesan kritik dibungkam, dampaknya bisa meluas dan membentuk opini negatif.
Namun sebaliknya, jika pemerintah menjawab dengan data dan dialog terbuka, citra Prabowo-Gibran sebagai pemimpin tegas dan terbuka bisa semakin kokoh.
MBG dibangun atas semangat keberpihakan pada rakyat. Karena itu, publik akan melihat apakah pemerintah bersedia mengevaluasi program agar benar-benar tepat sasaran.
Jika MBG berhasil dijalankan dengan baik, program ini bisa menjadi kekuatan utama pemerintah. Tetapi jika dianggap kurang transparan, ia bisa menjadi celah bagi kritik politik.
Polemik ini bukan ancaman besar, tetapi menjadi ujian penting. Citra pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh cara merespons kritik.
Dalam demokrasi, kritik mahasiswa bukan ancaman. Justru, jika dikelola dengan baik, kritik bisa memperkuat kepercayaan publik.
Kini yang menjadi pertanyaan bukan apakah MBG perlu dilanjutkan, melainkan bagaimana memastikan program ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
