JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Presiden RI Prabowo Subianto membuka kemungkinan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Wacana tersebut disebut menjadi bagian dari upaya membenahi sistem pendidikan nasional, khususnya agar proses rekrutmen guru lebih objektif dan sesuai kebutuhan sekolah.
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip di Jakarta, Rabu (16/9).
Prabowo mengakui desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, menurut dia, pelaksanaan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah menghadirkan tantangan dalam memastikan objektivitas serta kualitas tenaga pendidik.
Ia menegaskan, pengangkatan guru semestinya mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan faktor kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, persoalan pemerataan kualitas guru tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme rekrutmen. Pemerintah juga perlu memperkuat kompetensi tenaga pendidik melalui kursus, pelatihan, dan peningkatan kemampuan agar guru mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran serta teknologi pendidikan.
Digitalisasi kelas, kata dia, menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.
“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Menurut dia, pembenahan pendidikan tetap harus dimulai dari kualitas dan proses rekrutmen tenaga pendidik.
Presiden juga mengungkapkan rencana crash program untuk merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu dan menempatkannya di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Prabowo mencontohkan program tersebut dapat menyasar jenjang sekolah dasar dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga disebut dapat melibatkan aparatur sipil negara (ASN) melalui penugasan singkat selama dua hingga tiga minggu di sekolah-sekolah sesuai kebutuhan daerah.
Di sisi lain, Prabowo menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan guru.
“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.
Prabowo kemudian menegaskan pemerintah masih membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Skema tersebut diarahkan untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan sesuai kebutuhan pendidikan nasional. (**)
