OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Camat SP Padang, Indra Husin, S.Sos,.M.Si menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Kantor Camat SP Padang, Senin (30/03/2026).
Hadir pada kesempatan tersebut, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan SP Padang, Perwakilan Desa dan seluruh Pendamping PKH yang ada di Kecamatan SP Padang.
Camat SP Padang, Indra Husin menyambut baik kegiatan rakor bersama dengan pendamping PKH, seraya berharap agar sinergi dan koordinasi dapat semakin ditingkatkan.
“Ini merupakan sebuah langkah yang baik, tentunya kami selaku pemerintah Kecamatan SP Padang menyambut baik rakor rutin ini, mengingat dengan adanya ini menjadi sarana bagi kita untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan koordinasi dan yang paling utama adalah terjalinnya komunikasi dan silaturahmi” kata Indra.
Camat Indra juga berharap agar pemerintah Desa bersama-sama untuk ikut mengawal, terutama mengawal data penerima sehingga data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.
”Masalah ini bansos (PKH) memang rentan dan sudah lama menjadi perhatian terutama bagi rekan-rekan kepala desa yang ada, gelombang protes dari warga selalu menyasar kepada Pemerintah Desa, untuk itu kedepan data penerima bantuan kita harapkan bersama adalah mereka yang benar-benar layak dan memenuhi syarat sesuai pula dengan data dilapangan,” harap Indra.
Camat SP Padang pun berharap agar segala sesuatunya dan ketika menemukan kendala baik yang berkenaan dengan data maupun kendala teknis dilapangan diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.
“Seberat apapun kendala yang ada jika dilakukan secara bersama semuanya akan terasa sangatlah mudah untuk di pecahkan, kuncinya cuma satu yaitu terjalinnya komunikasi dan koordinasi dilapangan, kalau pun terjadi jangan pernah sungkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat selaku pemangku kepentingan yang ada di desa” tegas Indra.
Sementara itu, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan SP Padang, Tri Nopawan menjelaskan, bahwa PKH adalah program nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan. Program ini adalah program bersyarat sehingga tidak semua yang miskin bisa menjadi KPM PKH.
Tri Nopawan juga menjelaskan bagaimana proses dan siklus seseorang bisa ditetapkan hingga menjadi peserta KPM PKH.
“Semuanya sudah harus by sistem, termasuk rencana digelarnya musdes yang akan menjadi kesepakatan bersama untuk menetapkan siapa yang layak dan siapa yang tidak lagi layak menjadi penerima bantuan di PKH sendiri, semua itu melalui tahapan yang matang dan cukup menguras waktu, makanya setiap masyarakat yang mendaftar tidak serta Merta langsung diterima oleh system masih banyak lagi proses yang harus dijalankan dan diverifikasi kebenarannya dilapangan” terangnya.
Tri Nopawan juga menjelaskan bahwa semua KPM PKH yang ada sekarang akan di survei dan di foto secara langsung via sebuah aplikasi, baik orangnya maupun rumahnya atau tempat tinggalnya, hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diterima tersebut valid dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.
“Kami mengingatkan bahwa tugas kami selaku pendamping PKH bukanlah sebagai perekrut, ataupun sebagai penentu seseorang itu berhak atau tidak berhaknya menerima bansos, akan tetapi tugas kami lebih kepada tekhnis mengelola data yang ada dilapangan, mulai dari survey, verifikasi, dan juga pendampingan dilapangan terhadap penerima bansos, semuanya sekarang sudah menggunakan sistem, semua data bersumber dari data bersama dan data tersebutlah yang kami kelola dilapangan agar bansos benar-benar sampai ketangan yang benar-benar layak menerimannya” pungkasnya.
Akhirnya semua pendamping PKH di Kecamatan SP Padang berkomitmen untuk siap menjalin koordinasi dan terus meningkatkan sinergi bersama, guna tercipta kerjasama lintas sektor yang baik demi kepentingan masyarakat yang ada di Kecamatan SP Padang. (Hendri)
