OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, namun kenyataannya masih ada sejumlah anak yang kesulitan mengaksesnya karena keterbatasan kondisi ekonomi dan jarak tempuh.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Sosial menerapkan program inovatif yang dijuluki Sekolah Rakyat, dengan mekanisme pendaftaran dan penerimaan siswa yang sangat berbeda dari sistem sekolah umum lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI, Dwi M Zulkarnain, SH., M.Si, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan layanan pendidikan. Berbeda dengan sekolah biasa yang membuka pendaftaran secara terbuka dan menunggu calon siswa mendaftar, Sekolah Rakyat justru hadir mendekati mereka.
“Masuk ke Sekolah Rakyat itu jalurnya tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Kami tidak menunggu anak datang mendaftar, tapi justru kami yang bergerak menjemput mereka yang memang paling membutuhkan,” tegas Dwi. Selasa (23/06/2026).
Berikut adalah tiga pilar utama sistem yang diterapkan dalam program ini:
1. Sistem Jemput Bola
Tidak ada jadwal pembukaan pendaftaran secara terbuka seperti sekolah konvensional. Tim petugas yang telah dibentuk secara aktif turun ke lapangan, menyusuri desa-desa, perkampungan, hingga wilayah terpencil untuk mencari dan menjangkau langsung calon siswa potensial. Pendekatan ini memastikan tidak ada anak yang terlewatkan hanya karena tidak mengetahui informasi pendaftaran atau tidak memiliki biaya dan sarana untuk mendaftar sendiri.
2. Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Agar bantuan dan kesempatan pendidikan ini benar-benar tepat sasaran, proses verifikasi dan penentuan kelayakan menggunakan acuan resmi yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini mencatat kondisi ekonomi dan sosial setiap keluarga secara akurat, sehingga program tidak disalahgunakan dan sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan kepada mereka yang memang paling berhak menerimanya.
3. Mengutamakan Kelompok Prioritas
Dalam penentuan penerima, Sekolah Rakyat memprioritaskan keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau paling tidak mampu. Selain itu, program ini juga menampung anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, anak yang sudah putus sekolah, maupun anak yang berisiko tinggi berhenti bersekolah karena kendala ekonomi dan jarak.
Menurut Dwi M Zulkarnain, sistem ini diterapkan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu dan masa depan yang lebih baik. Dengan sistem ini, harapannya angka putus sekolah di Kabupaten OKI dapat terus menurun dan kesempatan belajar terbuka seluas-luasnya bagi mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Dwi.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Kabupaten OKI secara berkelanjutan. (Hendri)
