OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM — Polemik pengelolaan parkir di Shopping Center Kayuagung kembali menampar wajah tata kelola retribusi parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kisruh di lapangan dinilai bukan insiden tunggal, melainkan potret carut-marut pengelolaan parkir yang selama ini dibiarkan.
Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA) OKI mendesak DPRD OKI mengambil sikap tegas dan menekan Dinas Perhubungan (Dishub) OKI agar membuka data dan mempertanggungjawabkan pengelolaan parkir, khususnya parkir tepi jalan umum.
“Ini momentum DPRD. Jangan hanya jadi penonton. Dishub harus ditekan agar transparan,” kata Direktur PRISMA OKI, Salim Kosim, Rabu (4/2/2026).
Salim menyoroti target retribusi parkir Dishub OKI yang dinilai tak masuk akal. Dalam KUA–PPAS 2025, target parkir hanya dipatok Rp176.339.716. Angka tersebut dinilai jauh dari potensi riil, terutama di Kota Kayuagung sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
“Target kecil, tercapai. Kinerja terlihat aman. Tapi potensi daerah dibiarkan bocor,” ujarnya.
Menurut Salim, DPRD seharusnya mempertanyakan dasar perhitungan target tersebut saat pembahasan anggaran. Tanpa pengujian lapangan, fungsi pengawasan DPRD dinilai hanya formalitas.
“Kalau DPRD serius, Dishub harus dipanggil dan diminta buka peta parkir: titiknya di mana, siapa pengelolanya, dan ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.
PRISMA mencatat banyak kantong parkir aktif di Kecamatan Kayuagung, mulai dari kawasan Pendopoan Rumah Dinas Bupati OKI, perbankan, pusat kuliner, kawasan pendidikan, hingga Shopping Center Kayuagung dan Taman Segitiga Emas. Aktivitas tinggi ini, kata Salim, tidak sebanding dengan target retribusi yang ditetapkan.
“Faktanya ramai setiap hari. Tapi kontribusinya ke kas daerah nyaris tak terasa,” katanya.
Ia menegaskan, polemik parkir Shopping Kayuagung seharusnya dijadikan pintu masuk pembenahan total, bukan sekadar meredam konflik pengelola.
“Ini bukan soal siapa pegang parkir hari ini. Ini soal keberanian DPRD menekan Dishub membenahi sistem,” ujarnya.
Salim mengingatkan, retribusi parkir bukan soal recehan. Di balik karcis parkir ada isu tata kelola, keadilan, dan kepercayaan publik.
“Kalau ini terus dibiarkan, wajar publik curiga. DPRD tidak boleh diam,” tandasnya. (Rico)
