JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah menetapkan gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Menurutnya, angka tersebut merupakan standar yang layak berdasarkan kajian yang telah dilakukan Komisi X DPR RI.
“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” kata Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung dampak kebocoran anggaran negara terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara.
Lalu menilai penjelasan Presiden merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai salah satu faktor yang menghambat kenaikan gaji guru secara optimal selama ini.
“Kami tentu memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa sampai hari ini gaji guru belum bisa naik secara optimal,” ujarnya.
Meski mengakui pemerintah telah beberapa kali menaikkan gaji dan tunjangan guru, Lalu menilai peningkatan tersebut masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hidup para pendidik. Karena itu, ia meminta pemerintah terus merumuskan skema penghasilan yang lebih layak dan berkeadilan.
Ia mengungkapkan, dalam rancangan postur anggaran tahun 2027 pemerintah telah menyiapkan ruang untuk peningkatan gaji maupun tunjangan guru, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR akan mencermati arah kebijakan tersebut dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus mendatang.
“Kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini. Di berbagai kesempatan beliau selalu menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi prioritas,” katanya.
Lalu menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru. Menurutnya, guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa praktik kebocoran anggaran negara, termasuk dugaan laporan ekspor palsu, telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.
Presiden menyebut Indonesia kehilangan sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15 ribu triliun dalam kurun 34 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai berbagai program strategis, termasuk peningkatan gaji guru dan pegawai negeri.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap pentingnya pembenahan tata kelola keuangan negara agar ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru dapat semakin besar pada tahun-tahun mendatang. (Ant/ku)
