BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., menghadiri rapat paripurna pertama DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Jumat (20/6).
Dalam sambutannya, Wabup Netta menyampaikan bahwa penyampaian nota pengantar ini merupakan amanat konstitusional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka hari ini kami sampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Netta juga menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Banyuasin dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
“Kita patut bersyukur atas raihan opini WTP ini. Capaian ini menunjukkan bahwa kita mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengalami defisit, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah lainnya. Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Kabupaten Banyuasin atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan dalam pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab. (Sangkut)
