JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berani memecat anggota yang terbukti menjadi beking tindak kejahatan, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sahroni, Komisi III DPR mendukung penuh langkah tegas Presiden Prabowo dalam membersihkan aparat yang terlibat praktik ilegal maupun melindungi pelaku kejahatan. Ia menegaskan komitmen Presiden dan Kapolri harus diikuti seluruh jajaran hingga tingkat bawah.
“Jangan ragu lakukan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Politikus Partai NasDem itu menilai arahan Presiden sudah sangat jelas, sehingga tidak boleh ada lagi aparat yang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau melindungi pelaku kejahatan.
Sahroni juga menegaskan penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo tidak boleh pandang bulu. Menurut dia, siapapun yang terbukti melanggar harus ditindak tanpa melihat pangkat maupun pengaruhnya.
“Tidak peduli seberapa tinggi pangkat dan seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta masyarakat aktif mengawasi aparat dan tidak segan merekam dugaan pelanggaran menggunakan telepon seluler untuk kemudian dilaporkan langsung kepadanya.
Saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo menegaskan masih ada aparat yang terlibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video. Jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memerintahkan seluruh menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih melakukan bersih-bersih internal dari praktik korupsi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. (Ant/**)
