OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu kekhawatiran akan meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rivaldy Setiawan, SH, mempertanyakan kesiapan pemerintah dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan Pertalite di tengah potensi lonjakan permintaan pasca kenaikan harga tersebut.
Menurut Rivaldy, selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mendorong masyarakat beralih ke BBM subsidi guna menekan pengeluaran sehari-hari. Kondisi itu, kata dia, harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan antrean panjang maupun kelangkaan di lapangan.
“Ketika harga Pertamax naik, sangat mungkin masyarakat beralih ke Pertalite. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah sudah memastikan stok Pertalite benar-benar aman jika permintaannya melonjak?” ujar Rivaldy, Rabu (10/6).
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan alasan kenaikan harga berdasarkan mekanisme pasar atau faktor global. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite karena stok terbatas, lalu terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang jauh lebih mahal. Jika itu terjadi, rakyat yang akan menanggung bebannya,” tegasnya.
Rivaldy mengungkapkan, kekhawatiran tersebut muncul karena mulai adanya laporan antrean kendaraan yang memanjang di sejumlah SPBU. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, stok Pertalite di beberapa titik sempat mengalami kekosongan sehingga masyarakat harus menunggu pasokan kembali tersedia.
“Kondisi seperti ini harus menjadi alarm bagi pemerintah dan Pertamina. Jangan menunggu masalah membesar baru dilakukan langkah antisipasi,” katanya.
PGK OKI juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi stok nasional Pertalite serta strategi yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan konsumsi.
Menurut Rivaldy, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, operasional pelaku UMKM, hingga harga kebutuhan pokok.
“Ketika biaya transportasi naik, harga barang dan jasa ikut terdorong naik. Pada akhirnya daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, PGK OKI mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memastikan distribusi Pertalite berjalan lancar serta menyampaikan proyeksi kebutuhan dan ketersediaan stok secara transparan kepada publik.
“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah terjadi kelangkaan. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pasokan BBM dan tidak dibebani gejolak baru di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang,” kata Rivaldy.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, PGK OKI berharap setiap kebijakan di sektor energi tetap mempertimbangkan dampak sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional. Namun pemerintah juga wajib memastikan kebijakan yang diambil tidak menambah beban rakyat dan telah diantisipasi secara matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya. (Rico)
