Beranda PALI PALI Diguncang Badai, ke Mana Bupati Asgianto?

PALI Diguncang Badai, ke Mana Bupati Asgianto?

46
0

PALI, KITOUPDATE.COM – Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, tengah diguncang badai politik dan hukum yang cukup besar. Dinamika pasca-diamankannya Wakil Bupati Iwan Tuaji oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan pada Rabu, 3 Juni 2026, terkait dugaan kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI, semestinya direspons dengan kepemimpinan yang tangguh, transparan, dan berani.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Publik PALI kini dibuat bertanya-tanya: di mana Bupati Asgianto? Mengapa hingga saat ini sosok nomor satu di Bumi Serepat Serasan itu belum juga tampil di hadapan masyarakat untuk memberikan pernyataan resmi secara langsung?

Sikap diam sang bupati memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan berpotensi mencederai harapan publik yang membutuhkan kepastian serta jaminan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Hingga kini, alih-alih menggelar konferensi pers terbuka, pernyataan resmi dari Pemkab PALI baru disampaikan melalui rilis media yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim). Dalam keterangannya, pemerintah daerah menyatakan keprihatinan sekaligus menyiapkan pendampingan hukum bagi Wakil Bupati.

Secara administratif, langkah tersebut tentu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, bagi sebagian masyarakat, respons itu dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab kegelisahan publik.

Kasus dugaan suap proyek bukanlah persoalan administratif biasa, melainkan isu yang menyangkut kredibilitas dan integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten PALI.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan rilis tertulis yang disampaikan oleh pejabat teknis. Publik juga menunggu penjelasan langsung dari Bupati Asgianto mengenai langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan komitmen pemberantasan praktik korupsi tetap ditegakkan.

Sikap pasif Bupati Asgianto turut menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari aktivis pemuda sekaligus kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, Edo Saputra.

Dengan nada tegas, Edo menilai kepala daerah seharusnya hadir di tengah masyarakat ketika daerah sedang menghadapi krisis kepercayaan.

“Ini adalah momen krisis kepemimpinan di PALI. Ketika wakilnya tersandung kasus hukum yang sangat berat, seorang bupati tidak boleh bersembunyi di balik ketiak humas atau jajaran di bawahnya. Rakyat PALI membutuhkan kepastian dan ingin melihat bahwa nakhoda daerah ini masih berdiri tegak mengendalikan situasi,” tegas Edo Saputra kepada media, Selasa (9/6/2026).

Menurut Edo, apabila Bupati Asgianto terus memilih menghindari sorotan publik dan pertanyaan wartawan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mempertanyakan komitmennya terhadap transparansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai opini liar di masyarakat terus berkembang hanya karena bupatinya enggan muncul. Tampilkan diri Anda dan berikan pernyataan resmi yang tegas. Seorang pemimpin diuji ketika badai datang, bukan hanya saat memotong pita peresmian proyek,” tambahnya.

Ujian Kepemimpinan

Krisis yang terjadi di PALI saat ini bukan semata persoalan pribadi yang dihadapi Wakil Bupati Iwan Tuaji dalam proses hukum di Kejati Sumatera Selatan. Peristiwa ini juga menjadi ujian moral dan politik bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten PALI, terutama bagi Bupati Asgianto sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan daerah.

Mengandalkan pernyataan tertulis atau menyerahkan komunikasi publik sepenuhnya kepada Kabag Prokopim dapat memunculkan persepsi adanya kegamangan atau keraguan dalam menghadapi situasi yang berkembang.

Karena itu, masyarakat menantikan kehadiran langsung Bupati Asgianto untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pemerintahan, langkah-langkah yang akan diambil, serta komitmen menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila sikap diam terus dipertahankan, bukan tidak mungkin sebagian masyarakat akan menilai bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten PALI sedang menghadapi krisis kepemimpinan dan kehilangan arah. (Anies)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini