BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) berkualitas di Kabupaten Banyuasin.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan yang membahas strategi rekrutmen dan reaktivasi peserta menuju UHC berkualitas, di Ruang Rapat Rumah Dinas Sekda Banyuasin, Rabu (08/07/2026).
Forum tersebut menjadi wadah sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin, BPJS Kesehatan, perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah.
Dalam arahannya, Sekda Erwin Ibrahim menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong perlunya perubahan pola pembiayaan kepesertaan JKN agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk itu, perlu dilakukan pendataan menyeluruh terhadap perusahaan, mulai dari industri besar, sektor perkebunan, industri kecil dan menengah (IKM), hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini untuk memastikan seluruh pemberi kerja memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda.
Selain itu, Sekda juga mendorong penyusunan formulasi yang dapat diterapkan secara luas di seluruh desa dengan mengadopsi praktik baik dari desa-desa yang telah berhasil memanfaatkan sumber pembiayaan desa untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan cakupan kepesertaan kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Banyuasin. (Masroni/Julyo)
