JAKARTA, KITOUPDATE.COM — Pemerintah membidik penghematan anggaran hingga Rp73 triliun dari subsidi listrik melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan penghematan tersebut dapat dicapai apabila seluruh program PLTS 100 GWp rampung dibangun.
Menurut Bahlil, pembangunan PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS. Tahap awal program tersebut telah dimulai melalui pembangunan 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp.
“InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun,” ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menilai potensi penghematan tersebut menjadi penting karena beban pemerintah untuk subsidi dan kompensasi listrik saat ini telah menembus lebih dari Rp200 triliun.
“Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang sudah lebih dari Rp200 triliun. Besar sekali APBN kita,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan energi surya sebagai salah satu upaya menekan beban subsidi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp.
Peluncuran sekaligus peletakan batu pertama dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Prabowo menyebut tahap awal pembangunan PLTS tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp,” kata Prabowo saat peluncuran.
Presiden menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Bahkan, ia menantang jajaran terkait agar target tersebut dapat dipercepat menjadi dua tahun.
Menurut Prabowo, pengembangan PLTS merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional.
“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujarnya.
Prabowo juga menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk merealisasikan program tersebut. (**)
