PALI, KITOUPDATE.COM – Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mengungkap sejumlah temuan dalam audit awal terkait pengelolaan bantuan sarana produksi pertanian pada program cetak sawah di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara.
Kepala Inspektorat PALI, Muhammad Anthoni, mengatakan audit dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan dalam pengelolaan bantuan pertanian yang diperuntukkan bagi petani setempat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, tim auditor menemukan bahwa gudang penyimpanan pupuk yang dikelola Brigade Pangan Tempirai Bersatu tidak memiliki sistem administrasi yang memadai. Selain itu, kondisi gudang dinilai tidak memenuhi standar penyimpanan sehingga menyulitkan auditor melakukan verifikasi dan penghitungan jumlah pupuk secara akurat.
“Tim menemukan tidak adanya pencatatan resmi terkait persediaan pupuk yang diterima. Kondisi gudang juga tidak memungkinkan dilakukan penghitungan secara pasti terhadap stok yang ada,” ungkap Anthoni dalam keterangan yang diterima redaksi.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena bantuan pupuk merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam menyukseskan program cetak sawah yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional.
Namun demikian, Inspektorat PALI menegaskan bahwa bantuan yang menjadi objek pemeriksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian. Karena itu, kewenangan pengawasan lebih lanjut berada pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian.
Menurut Anthoni, pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan temuan yang berkembang di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan hasil pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian karena program ini merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Perkembangan kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai laporan terkait pengelolaan bantuan pertanian dalam program cetak sawah di Desa Tempirai. Sejumlah pihak meminta agar proses pengawasan dilakukan secara transparan guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh petani sesuai peruntukannya.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut dari hasil audit tersebut, termasuk langkah yang akan diambil pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola program cetak sawah berjalan sesuai aturan serta memberikan kepastian bagi para petani penerima manfaat. (Anies)
