BANYUASIN, KITOUPDATE.COM – Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove di Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Kehutanan bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Selatan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (15/9/2026).
Audiensi tersebut membahas peran KKMD sebagai wadah koordinasi sekaligus upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan berbagai pihak dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan mangrove. Kolaborasi dinilai penting mengingat keberadaan mangrove memiliki peran strategis bagi kelestarian lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Kabupaten Banyuasin memiliki sekitar 80 persen kawasan mangrove yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Potensi tersebut menjadi aset lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pengelolaan mangrove tersebut diarahkan melalui Rencana Aksi KKMD Provinsi Sumatera Selatan 2024–2030. Rencana aksi itu mencakup enam isu prioritas dengan 57 kegiatan, antara lain pengendalian, rehabilitasi, pengembangan ekonomi pesisir, peningkatan kualitas permukiman nelayan, konservasi, serta penguatan data dan informasi mangrove.
Bupati Askolani menegaskan bahwa besarnya potensi mangrove di Banyuasin harus diikuti dengan langkah konkret dan kerja bersama. Menurutnya, perbedaan kewenangan antarlembaga tidak boleh menjadi penghambat dalam upaya menjaga dan mengembangkan kawasan mangrove.
“Ini harus kita sambut baik dan tentunya kita dukung melalui sinergi dan kerja bersama. Kita sangat setuju untuk bekerja bersama, karena kewenangan masing-masing berbeda. Namun, dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sinergitas ini tentunya sangat penting untuk dilakukan,” tegas Bupati.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan mangrove adalah Sungsang IV. Kawasan tersebut telah memiliki izin Hutan Desa dengan luas sekitar 553 hektare. Di kawasan itu juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat bersama sejumlah mitra.
Selain aspek konservasi, kawasan Sungsang IV direncanakan untuk dikembangkan sebagai ekowisata mangrove. Pengembangan tersebut akan diarahkan dengan menghadirkan berbagai fasilitas wisata alam, seperti kegiatan susur sungai, shelter, hingga pusat kuliner yang mengangkat produk masyarakat pesisir.
Pengembangan ekowisata tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan mangrove tidak hanya menjadi benteng ekologis wilayah pesisir, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata dan sumber penghidupan masyarakat.
Bupati Askolani selanjutnya meminta Bappeda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut. Ia juga mendorong agar koordinasi dengan KKMD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat, serta dunia usaha terus diperkuat.
Pengelolaan mangrove di Kabupaten Banyuasin diharapkan mampu berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain mempertahankan fungsi ekologis kawasan, pengelolaan tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Kabid PDASRHL Dinas Kehutanan Sumsel Dr. Oscar Devi Presta, S.Hut., M.Si.; Kabid PRS, PVD & PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel Ir. Luluk Hari Suci R.H., M.Si.; Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan SDA Setda Banyuasin Dr. H. Salni Pajar, S.Ag., M.Hi.; Kepala Bappeda Litbang Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Zazili Mustopa, S.E., M.Si.; Plt. Kepala Dinas Perkimtan Ahmad Sabarudin, S.T., M.Si.; Plt. Kepala Dinas Perikanan Rina Kurniaty, S.E.; serta Kepala Dinas PUPR yang diwakili Plt. Sekretaris Dinas Ir. Nurul Khamsyah Dwi Martiani, S.T., M.Si. (Masroni)
