MALANG, KITOUPDATE.COM – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang membuahkan hasil. Aspirasi yang disampaikan massa aksi mendapat respons positif dari para anggota legislatif yang hadir langsung menemui demonstran, Senin (15/6/2026).
Dalam dialog terbuka tersebut, DPRD Kota Malang menyatakan sepakat untuk mendorong penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang belakangan menjadi sorotan dan menuai berbagai kritik dari kalangan mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan ratusan mahasiswa yang memadati halaman depan Gedung DPRD Kota Malang.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD yang hadir menemui massa antara lain Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah, serta perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya mengaku memahami keresahan yang dirasakan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Saya memahami keresahan pendemo yang hadir sore ini. Terima kasih telah mengingatkan kami agar bisa mengevaluasi diri dan menyempurnakan kerja kami dalam masa jabatan sisa 2,5 tahun ke depan,” ujar Amithya di hadapan massa aksi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kebijakan yang dianggap belum berjalan secara optimal dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, DPRD Kota Malang memiliki keterbatasan kewenangan karena sebagian besar program yang diprotes mahasiswa merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang dialami akibat kebijakan yang belum sempurna. Kami berharap dapat menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” katanya.
Amithya menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Malang selama ini telah melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, Pemkot Malang telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengawasi implementasi program tersebut di tingkat daerah serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
“Untuk MBG, sudah banyak evaluasi yang kami lakukan dan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ungkap Amithya yang langsung disambut sorak-sorai para demonstran.
Di hadapan massa aksi, Amithya kemudian menyampaikan sikap yang mendapat sambutan meriah dari mahasiswa.
“Intinya kami minta maaf karena belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Kami sepakat untuk memberhentikan sementara MBG dan Kopdes Merah Putih,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan dan sorakan massa aksi yang menilai sikap DPRD Kota Malang sebagai bentuk keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
