PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), David Hardianto Aljufri, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Meski mendukung penuh program nasional tersebut, David menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait mekanisme pelaksanaan di daerah serta keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasinya.
“Pada prinsipnya kami mendukung program MBG karena memang sebagian masyarakat sangat membutuhkan program tersebut,” kata David, Rabu (15/7/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa evaluasi merupakan langkah penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah daerah hingga kini belum dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan program. Padahal, pemerintah daerah memiliki data serta pemahaman yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Pelaksanaan MBG secara nasional perlu ditinjau kembali, terutama terkait format dan mekanisme pelaksanaannya di daerah. Dengan begitu, program ini dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
David menambahkan, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar program tidak melenceng dari tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai program yang sudah dijalankan justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. Itu yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah pada setiap tahapan pelaksanaan program MBG, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, proses distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci agar program strategis tersebut dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas dia. (*)
