JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Badan Pengaturan (BP) BUMN kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan ini sekaligus memperpanjang catatan positif BP BUMN dengan mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan, pencapaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan menjadi pengingat untuk terus menjaga tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“WTP ini bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menjaga tata kelola yang baik, bekerja secara transparan, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin,” ujar Dony dalam keterangannya, Rabu.
Menurut Dony, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama hampir dua dekade merupakan hasil komitmen seluruh jajaran BP BUMN dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal.
Selain itu, BP BUMN juga mencatat tingkat realisasi anggaran di atas 96 persen dalam lima tahun terakhir. Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI terkait penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Dony menegaskan BP BUMN akan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan program.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan berbagai program strategis pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
