PALI, KITOUPDATE.COM – Kasus hukum yang tengah menjerat Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintahan, masyarakat hingga pimpinan DPRD PALI.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menyampaikan keprihatinannya dan mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Firdaus, penanganan perkara tersebut sepenuhnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, sementara seluruh elemen pemerintahan berkewajiban memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Kami prihatin atas peristiwa ini. Namun, kami menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan dan pembuktian kepada Kejati Sumsel sesuai ketentuan KUHAP. Tugas kami adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Firdaus kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa semua pihak harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kita harus memegang teguh asas praduga tak bersalah. Sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak harus dianggap belum bersalah. Mari kita hormati proses yang sedang berjalan,” katanya.
Firdaus menilai proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan perlu diberikan ruang untuk berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun membangun opini yang dapat memperkeruh situasi sebelum adanya keputusan hukum yang final.
“Kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Masyarakat diharapkan tetap bijak menyikapi persoalan ini dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi,” ujarnya.
Firdaus juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas daerah, menghormati proses hukum yang berlaku, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah,” pungkasnya. (Anies)
