PALI, KITOUPDATE.COM – Kelangkaan dan tingginya harga LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menjadi keluhan masyarakat, Senin (15/6/2026). Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) akhirnya memberikan penjelasan terkait distribusi LPG subsidi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Melalui keterangan resminya, Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg dan memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi distribusi LPG subsidi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyaluran yang tepat sasaran.
“Masyarakat yang berhak menggunakan LPG subsidi diimbau membeli di pangkalan resmi dengan membawa KTP agar memperoleh harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujar Rusminto.
Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli LPG sesuai kebutuhan dan meminta kelompok masyarakat mampu beralih menggunakan LPG non-subsidi seperti Bright Gas agar subsidi dapat dinikmati oleh warga yang benar-benar berhak.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat PALI. Di lapangan, warga masih mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai HET. Bahkan di sejumlah wilayah, harga gas melon disebut jauh melampaui ketentuan yang berlaku.
Kondisi ini memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat. Ketua PGK PALI Syafri, Kader PMII PALI Edo Saputra, hingga tokoh masyarakat Tanah Abang Muktar Jayadi menilai persoalan LPG subsidi tidak cukup diselesaikan melalui imbauan dan pernyataan normatif.
Mereka mendesak adanya langkah konkret berupa pengawasan distribusi yang lebih ketat, penertiban terhadap pangkalan maupun agen yang diduga menjual di atas HET, serta transparansi terkait alur distribusi LPG subsidi di Kabupaten PALI.
Sorotan juga mengarah kepada instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang dinilai belum mampu menghadirkan solusi efektif atas persoalan yang terus berulang. Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya sebatas melakukan pemanggilan atau pembinaan, tetapi juga memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.
Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap LPG subsidi, warga menilai yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar imbauan, melainkan langkah nyata yang dapat menjamin ketersediaan stok serta stabilitas harga di tingkat konsumen.
Masyarakat berharap Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat bersinergi untuk menelusuri penyebab kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kg di PALI, sehingga subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya. (Anies)
