JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Melandainya harga minyak dunia membuka peluang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengikuti mekanisme pasar, tetapi juga menjaga kuota BBM subsidi agar tidak semakin terbebani.
Dikutip dari Antara, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan harga minyak Brent yang berada di kisaran 80 dolar AS per barel pada perdagangan 22 Juni 2026 memberikan ruang bagi pemerintah dan Pertamina untuk mengevaluasi harga Pertamax.
“Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar sesuai perkembangan pasar,” ujar Piter di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi pasar minyak global masih rentan terhadap gejolak. Ketidakpastian masih membayangi seiring belum tuntasnya perundingan lanjutan di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Menurut Piter, fluktuasi harga minyak dunia menunjukkan bahwa asumsi makro dalam APBN, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah, sangat sensitif terhadap perkembangan global.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertegas pemisahan antara BBM subsidi dan nonsubsidi agar kebijakan energi lebih terukur dan tidak membebani fiskal negara.
“Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. Sementara BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Dengan begitu masyarakat memahami mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang bergerak sesuai kondisi pasar,” katanya.
Piter juga menyoroti fenomena meningkatnya antrean Pertalite di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya perpindahan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup lebar.
Jika tren itu terus berlanjut, kuota Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah berisiko tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Antrean Pertalite yang memanjang menunjukkan sebagian konsumen sudah beralih. Jika dibiarkan, kuota yang terbatas bisa tidak mencukupi. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan bahkan berpotensi memicu kelangkaan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah diminta memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar subsidi tidak salah sasaran,” kata Piter.
Dalam jangka menengah, ia juga mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan biomassa guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, dari sisi fiskal, pemerintah dinilai perlu lebih fokus pada efisiensi belanja dan penataan ulang prioritas program dibandingkan menekan penerimaan negara yang sebagian besar bertumpu pada sektor perpajakan.
“Penerimaan negara bertumpu pada pajak. Karena itu yang lebih tepat adalah melakukan efisiensi belanja dan menyusun kembali program prioritas agar APBN lebih kuat menghadapi tekanan global,” ujarnya.
Piter menilai penurunan harga minyak dunia saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan energi dan fiskal secara bersamaan. Penyesuaian harga Pertamax, perbaikan distribusi BBM subsidi, serta percepatan transisi energi diyakini dapat membantu menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Keberanian melakukan efisiensi dan menyusun ulang program prioritas menjadi modal penting agar APBN lebih tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi dunia,” pungkasnya. (**)
