JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Tingginya angka kematian penyintas gempa bumi di lokasi pengungsian Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Provinsi NTT terkait laporan kematian para penyintas selama berada di pengungsian.
Tito mengatakan, pemerintah perlu memastikan lokasi, kondisi, serta penyebab kematian para pengungsi sebelum mengambil langkah evaluasi.
“Saya akan cross-check dulu kepada pemerintah daerah, di mana saja dan penyebabnya apa. Daripada saya ngarang-ngarang jawabannya, ini sebagai masukan. Saya akan tanya Gubernurnya,” kata Tito saat ditemui usai rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Data terbaru mencatat 108 penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, NTT, meninggal dunia secara tidak langsung setelah gempa, baik di lokasi pengungsian maupun posko hingga akhir September 2026.
Kabupaten Manggarai mencatat jumlah kematian tertinggi dengan 44 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 33 orang dan Nagekeo 20 orang.
Tito menegaskan Kemendagri akan ikut memantau peran pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.
Meski koordinasi penanganan darurat di lapangan secara struktural berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak berjalan optimal.
Pemerintah pusat, kata Tito, telah mengalokasikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar untuk masing-masing dari tujuh kabupaten/kota terdampak serta Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT.
Anggaran tersebut diminta segera dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pelayanan di lokasi pengungsian.
“Kalau ada hal karena kurang treatment atau yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada Pemda-nya untuk memanfaatkan anggaran yang ada,” tegas Tito.
Sementara itu, BNPB mencatat korban meninggal tersebut merupakan bagian dari dampak tidak langsung pascagempa. Sebagian korban sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya meninggal dunia.
Kelompok lanjut usia dan anak-anak disebut menjadi bagian dari korban. Pemerintah daerah sebelumnya mengaitkan sebagian kondisi korban dengan penyakit saluran pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya yang diperburuk kondisi lingkungan pengungsian.
Kondisi cuaca ekstrem, debu, serta persoalan sanitasi di lokasi pengungsian turut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan pascabencana.
Tingginya angka kematian tersebut kini menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama untuk memastikan layanan kesehatan, sanitasi, kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan di pengungsian benar-benar berjalan. (**)
