OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pemerintah baru saja menyiapkan lima unit BPBD untuk memperkuat pertahanan karhutla di OKI. Namun, di lapangan, warga Pangkalan Lampam justru menghadapi kenyataan berbeda: kabut asap semakin pekat, termasuk di Desa Riding.
Kondisi tersebut menjadi kontras dengan langkah penguatan penanganan yang baru saja dibahas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Rencana pembentukan lima unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kecamatan itu disampaikan Herman Deru saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla bersama 101 kepala desa dan para camat dari wilayah rawan karhutla di Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, OKI, Minggu (4/10/2026) sore.
Lima kecamatan yang menjadi lokasi awal pembentukan unit tersebut yakni Cengal, Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, dan Sungai Menang.
Dalam rapat tersebut, Herman Deru turun langsung melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten OKI, BPBD, TNI dan Polri. Koordinasi itu diarahkan untuk menangani karhutla yang sedang terjadi sekaligus memperkuat langkah pencegahan ke depan.
“Kita berkoordinasi dengan 101 kepala desa, lima kecamatan bersama Pak Bupati dan BPBD serta unsur TNI. Kita ingin menyelesaikan persoalan kebakaran yang saat ini sedang terjadi dan tentu mencegah untuk masa yang akan datang,” ujar Herman Deru.
Namun, bagi masyarakat Pangkalan Lampam, persoalan karhutla bukan lagi sekadar agenda rapat dan koordinasi. Dampaknya dirasakan langsung melalui kabut asap yang disebut semakin pekat.
Salah satunya terjadi di Desa Riding. Warga mengeluhkan kondisi asap yang semakin tebal dan berharap penanganan di lapangan dapat dilakukan secara nyata dan cepat.
“Entah tim apa yang dibentuk kemarin, tapi hari ini asap semakin pekat dan tebal. Di Desa Riding kondisinya sudah sangat terasa. Kami berharap jangan hanya dibentuk tim, tetapi benar-benar ada tindakan di lapangan,” ujar seorang warga Desa Riding yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Senin (5/10/2026).
Keluhan tersebut menjadi catatan di tengah upaya pemerintah memperkuat sistem penanggulangan karhutla di OKI.
Bagi warga, keberadaan unit penanggulangan di tingkat kecamatan diharapkan bukan sekadar penambahan struktur, tetapi mampu memperpendek waktu respons ketika kebakaran terjadi dan memastikan penanganan sampai ke wilayah desa.
Apalagi, OKI merupakan salah satu wilayah di Sumsel yang menghadapi tantangan karhutla dengan karakteristik wilayah yang luas dan sejumlah kawasan rawan kebakaran.
Kini, rencana lima unit BPBD tersebut akan berhadapan langsung dengan kebutuhan di lapangan, seberapa cepat sistem baru itu mampu merespons api dan mengurangi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. (Eko Saputra)
