PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik yang cukup besar. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Sumatera Selatan sekaligus Direktur Teras Indonesia, M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos., M.Sos.
Menurut Haekal, kebijakan kenaikan harga Pertamax perlu dipandang secara lebih luas karena berkaitan dengan persepsi publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor energi nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga.
“Pertama, kenaikan harga Pertamax ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik karena menyangkut persepsi publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola sektor energi dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Haekal, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, momentum kenaikan harga tersebut terjadi ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Karena itu, respons publik terhadap kebijakan tersebut diperkirakan akan cukup besar.
“Secara politik, kebijakan ini hadir di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian warga. Karena itu, respons publik sangat besar,” katanya.
Haekal menilai pemerintah bersama Pertamina perlu membangun komunikasi publik yang terbuka agar tidak memunculkan spekulasi maupun ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang transparan mengenai faktor-faktor penyebab kenaikan harga menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan di masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut. Sebab, perubahan harga energi dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor.
“Dari sisi politik kebijakan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penyesuaian harga tidak menimbulkan efek berantai,” jelasnya.
Menurut Haekal, tantangan utama pemerintah saat ini bukan semata-mata pada keputusan menaikkan harga Pertamax, melainkan pada kemampuan mengelola dampak sosial serta persepsi publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Saya melihat bahwa tantangan utama pemerintah bukan semata-mata pada keputusan menaikkan harga Pertamax, melainkan pada kemampuan mengelola dampak sosial dan persepsi publik,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap arah tata kelola energi nasional. Menurutnya, publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai orientasi kebijakan energi yang dijalankan pemerintah.
“Yang perlu dipertanyakan adalah apakah negara betul-betul sedang menjalankan tata kelola energi untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan ini penting dijawab agar publik tidak melihat kebijakan energi sebagai instrumen bisnis semata,” pungkasnya. (Fjr)
