JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Tito, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah selama ini sebenarnya telah dilakukan secara rutin. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas dan karakter masing-masing individu.
“Pembinaan sudah sering kita lakukan. Tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Tito mengungkapkan, dalam sejumlah forum juga muncul usulan agar pemerintah memberikan dukungan dana operasional yang lebih memadai bagi kepala daerah. Gagasan itu dinilainya menarik, namun belum tentu menjadi jaminan untuk mencegah praktik korupsi.
“Ada usulan memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu ide yang baik supaya tidak ke mana-mana. Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya di situ,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan yang lebih sistematis, Tito kembali mengemukakan gagasannya agar kepala daerah memperoleh insentif berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi pemicu bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah secara legal dan produktif, tanpa membebani masyarakat maupun melakukan penyimpangan.
“Saya pernah punya ide, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kalau PAD meningkat, berarti kepala daerahnya aktif dan kreatif mencari sumber pendapatan daerah tanpa memberatkan rakyat,” jelasnya.
Tito menilai, peningkatan kesejahteraan yang diikuti dengan sistem insentif berbasis kinerja dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan potensi korupsi di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor paling menentukan tetaplah integritas pribadi setiap kepala daerah.
“Paling penting tetap karakter dan integritas pemimpinnya,” tegasnya. (Net/**)
