OGAN KOMERING ILIR, KITOUPDATE.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menjadi sorotan. Selain menu makanan yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan spesifik anak usia dini, distribusi makanan juga sempat terhenti selama satu hari pada 8 Juni 2026 dengan alasan dana operasional dari pemerintah pusat belum diterima.
Dua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas tata kelola program yang digadang-gadang sebagai ujung tombak perbaikan gizi masyarakat itu.
Berdasarkan dokumentasi menu yang diterima balita di wilayah layanan SPPG Terate SP Padang, paket makanan umumnya terdiri dari nasi, ayam, tahu, sayuran, buah, dan beberapa makanan olahan. Secara kasat mata, menu tersebut tampak memenuhi unsur karbohidrat, protein, dan vitamin.
Namun jika ditelaah lebih jauh, komposisinya dinilai lebih menyerupai menu untuk anak usia sekolah dibandingkan balita yang memiliki kebutuhan gizi berbeda dan lebih spesifik.
Padahal, kebutuhan gizi balita tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan jenis makanan. Faktor tekstur, ukuran porsi, metode pengolahan, variasi protein hewani, hingga kecukupan mikronutrien menjadi aspek penting yang memengaruhi tumbuh kembang anak pada masa emas pertumbuhan.
Dari sejumlah menu yang beredar, nyaris tidak terlihat perbedaan signifikan antara makanan yang diberikan kepada balita dan siswa sekolah. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penyusunan menu dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik kelompok usia penerima manfaat.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar teknis penyajian makanan. Yang dipertanyakan adalah sejauh mana pelaksana program memahami tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi berbasis kebutuhan, bukan sekadar program pembagian makanan.
Sorotan semakin menguat setelah distribusi makanan diketahui sempat dihentikan pada 8 Juni 2026. Alasan yang disampaikan adalah dana operasional dari pusat belum diterima.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai program nasional yang dirancang berjalan secara berkelanjutan, semestinya tersedia mekanisme antisipasi ketika terjadi keterlambatan pencairan anggaran, terlebih sasaran program merupakan kelompok rentan yang membutuhkan kepastian asupan gizi setiap hari.
Bagi balita, terhentinya layanan meski hanya satu hari bukan sekadar persoalan administratif. Kontinuitas merupakan salah satu prinsip utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketika distribusi makanan terputus, tujuan menjaga kecukupan gizi harian ikut terganggu.
Di sisi lain, penghentian distribusi juga memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran pada hari ketika pelayanan tidak berjalan. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan dana dilakukan saat distribusi makanan dihentikan.
Ketua Lembaga Investigasi Korupsi (LIDIK), Weli Tegalega, menilai kondisi tersebut layak menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
“Program ini sangat baik dan harus didukung. Namun pelaksanaannya harus profesional. Jangan sampai menu yang diberikan tidak sesuai kebutuhan balita, lalu distribusi makanan juga terhenti karena persoalan operasional. Yang menjadi korban adalah masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Sorotan kini mengarah pada efektivitas pengawasan yang seharusnya melibatkan pengelola SPPG, tenaga ahli gizi, hingga Satgas MBG. Munculnya menu yang dinilai tidak sesuai sasaran serta terhentinya distribusi makanan menunjukkan adanya celah pengawasan yang seharusnya dapat dideteksi lebih dini.
Publik berhak mengetahui bagaimana standar penyusunan menu balita ditetapkan, siapa yang melakukan verifikasi kualitas makanan, serta mengapa distribusi dapat terhenti hanya karena kendala operasional.
Hingga berita ini ditulis, pihak SPPG Terate belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan. Ketiadaan penjelasan tersebut justru memperkuat tuntutan publik akan transparansi dalam pelaksanaan program.
Program MBG sejatinya dirancang untuk menekan angka masalah gizi dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Namun tujuan tersebut berpotensi melenceng apabila pelaksanaannya lebih berorientasi pada jumlah paket yang disalurkan ketimbang kualitas gizi yang diterima penerima manfaat.
Ketika menu balita diperlakukan sama dengan menu anak sekolah dan distribusi makanan dapat terhenti akibat persoalan operasional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan program, melainkan masa depan generasi yang seharusnya menjadi prioritas utama. (Rico)
