PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya reda di Sumatera Selatan. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menagih transparansi penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla.
Pertanyaan itu disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (5/10/2026).
Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana bantuan pemerintah pusat tersebut telah digunakan dan dampaknya terhadap penanganan karhutla serta kabut asap yang masih dirasakan masyarakat.
Menjawab sorotan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan penggunaan Banpres dilakukan sesuai ketentuan dan berada dalam pengawasan Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun, Deru mengungkapkan, proses penggunaan anggaran tersebut masih berjalan, khususnya untuk pengadaan barang dan peralatan penanganan karhutla.
“Saat ini kita dalam proses untuk barang yang akan dibeli, antara lain mobil tangki, damkar, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya,” kata Deru di hadapan mahasiswa.
Rp100 Miliar Bukan Seluruhnya untuk Pemprov
Deru juga menjelaskan bahwa angka Rp100 miliar yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan total Banpres untuk lima daerah di Sumsel, bukan seluruhnya dikelola Pemprov Sumsel.
Dari total tersebut, Pemprov Sumsel mendapat alokasi Rp30 miliar. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin masing-masing mendapat Rp20 miliar, sedangkan Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Sebelumnya, Deru menyebut dana untuk Pemprov Sumsel akan digunakan antara lain untuk pengadaan mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, pompa air, kendaraan operasional serta peralatan pendukung penanganan karhutla. Pengadaan harus mengikuti prosedur pemerintah, termasuk mekanisme e-katalog maupun tender.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena persoalan yang kini muncul bukan hanya mengenai tersedia atau tidaknya anggaran, tetapi juga seberapa cepat anggaran tersebut berubah menjadi kemampuan nyata di lapangan, ketika masyarakat masih menghadapi kabut asap.
Deru Minta Maaf
Di hadapan mahasiswa, Herman Deru juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumsel atas kondisi kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi.
“Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” ujarnya.
Deru menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan dan seluruh unsur yang masih terlibat dalam penanganan karhutla.
Namun, ia mengakui asap masih menjadi persoalan serius karena telah berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
12 Ribu Personel Dikerahkan
Deru mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui Satgas yang melibatkan sekitar 12 ribu personel dari berbagai unsur.
Operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara.
Khusus operasi udara, Deru menjelaskan pengerahan helikopter tidak dapat dilakukan setiap saat karena harus mempertimbangkan kondisi penerbangan dan ketentuan keselamatan, termasuk koordinasi dengan AirNav.
Tantangan lainnya, kata dia, adalah titik kejadian yang terus berubah dan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Pemerintah menggunakan aplikasi pemantauan untuk mendeteksi hotspot. Namun, Deru mengingatkan bahwa hotspot tidak otomatis berarti telah terjadi kebakaran.
“Hotspot ini tidak bisa diidentikkan langsung bahwa itu kebakaran. Hotspot bisa saja menunjukkan adanya asap, tetapi belum tentu api terlihat,” jelasnya.
Di tengah penjelasan tersebut, tuntutan mahasiswa mengenai transparansi anggaran tetap menyisakan pertanyaan publik: ketika kabut asap masih dirasakan masyarakat, seberapa cepat anggaran penanganan karhutla dapat benar-benar terlihat manfaatnya di lapangan?
Pertanyaan itu menjadi bagian penting dalam mengukur bukan hanya kepatuhan administrasi penggunaan Banpres, tetapi juga efektivitas penanganan karhutla yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. (Eko Saputra)
