PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Provinsi Sumsel 2027 di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan Sumatera Selatan tengah memasuki fase “metamorfosis” pembangunan. Ia mendorong pola kepemimpinan yang lebih gesit, akseleratif, dan akuntabel, namun tetap berada dalam koridor regulasi.
Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah keterbatasan fiskal, khususnya kebijakan pembatasan belanja daerah yang maksimal 30 persen. Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif agar program strategis tetap berjalan optimal.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kita dituntut kreatif. Program harus tetap berdampak besar meski dengan biaya yang efisien,” tegasnya.
Deru juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyebut posisi provinsi sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan kebutuhan kabupaten/kota.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada sektor pendidikan, terutama kesejahteraan tenaga pendidik dan PPPK. Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi bonus demografi.
Di sisi lain, Pemprov Sumsel juga berharap adanya fleksibilitas regulasi dari pemerintah pusat untuk memperluas ruang inovasi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi atas capaian Sumsel yang dinilai impresif. Ia menyoroti inflasi yang terkendali, capaian penurunan stunting, serta kekuatan fiskal daerah di mana PAD disebut mampu melampaui dana transfer pusat.
“Capaian ini harus dijaga dengan konsistensi dan tata kelola yang bersih. Hindari praktik korupsi agar pembangunan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan Sumatera Selatan ke depan.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti, para bupati/wali kota se-Sumsel, Forkopimda, serta kepala OPD. (Eko Saputra)
