PEKANBARU, KITOUPDATE.COM – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau menyusul lonjakan titik panas, meluasnya area terbakar, serta potensi musim kemarau yang lebih panjang dan kering pada 2026. Hingga awal Juni, sebanyak 11 kabupaten dan kota di Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD serta Pemadam Kebakaran Riau, Jim Gafur, mengatakan hanya Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang belum menetapkan status siaga darurat.
“Saat ini Pemprov Riau dan 11 pemerintah kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga darurat karhutla. Tinggal Kuansing yang belum menetapkan status tersebut,” kata Jim Gafur di Pekanbaru, Senin (1/6).
Menurutnya, penetapan status siaga darurat menjadi langkah penting untuk mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, termasuk dalam penyaluran bantuan serta penanganan kebakaran di lapangan.
“Jika status sudah ditetapkan, koordinasi dan pengiriman bantuan menjadi lebih mudah sehingga penanganan karhutla bisa dilakukan lebih cepat. Kami berharap Kuansing segera menyusul,” ujarnya.
Peningkatan kewaspadaan dilakukan di tengah tren karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan hingga 23 April 2026 jumlah titik panas di Riau mencapai 840 titik, dengan 318 di antaranya berkategori tingkat kepercayaan tinggi.
Jumlah tersebut meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara luas lahan yang terbakar mencapai 8.555 hektare atau melonjak sekitar 20 kali lipat dibandingkan 2025.
Saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pekanbaru, Hanif menegaskan pentingnya deteksi dini dan respons cepat dalam mencegah kebakaran meluas.
“Pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu hotspot terdeteksi, harus segera ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tegasnya.
Kemarau Lebih Kering
Ancaman karhutla tahun ini diperkirakan semakin besar seiring prediksi BMKG bahwa musim kemarau akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama. Pada semester kedua 2026, peluang berkembangnya El Niño lemah hingga moderat diperkirakan mencapai 50 hingga 80 persen.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan kombinasi musim kemarau dan El Niño dapat menyebabkan penurunan curah hujan yang signifikan.
“Kemarau dan El Niño adalah dua fenomena berbeda. Namun jika terjadi bersamaan, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” jelasnya.
BMKG mencatat hingga awal April 2026 terdapat 1.601 hotspot di Indonesia, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat di Riau pada Juni sebelum meluas ke Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan pada Juli hingga Agustus.
Untuk mengurangi risiko tersebut, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Riau, operasi yang berlangsung sejak 28 Maret hingga 11 April 2026 berhasil meningkatkan curah hujan sekitar 33 persen dengan tambahan volume air lebih dari 100 juta meter kubik dari 23 sorti penerbangan.
Sementara itu, Tim Manggala Agni masih berjibaku memadamkan kebakaran di sejumlah titik, di antaranya Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Sokoi di Kabupaten Pelalawan, dan Kandis di Kabupaten Siak. Kebakaran di Pasir Limau Kapas berhasil dipadamkan setelah lima hari penanganan intensif.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan petugas menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari angin kencang, vegetasi kering hingga karakteristik lahan gambut yang menyulitkan proses pemadaman.
“Personel terus bekerja maksimal melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan api benar-benar terkendali meski menghadapi cuaca dan medan yang cukup menantang,” katanya.
Secara nasional, luas karhutla hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai 32.637 hektare atau hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah terulangnya bencana kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. (Net/ant/**)
