JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap berbagai masukan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak menutupi berbagai capaian diplomasi yang berhasil diraih melalui lawatan luar negeri Presiden.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” kata Teddy dalam tayangan resmi Sekretariat Kabinet yang disiarkan dari Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut merupakan respons langsung terhadap kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun masa pemerintahannya.
Dalam tayangan berdurasi lebih dari enam menit itu, Teddy memaparkan sedikitnya delapan poin klarifikasi terkait berbagai sorotan yang disampaikan Dino melalui media sosial pribadinya.
Meski berbeda pandangan, Teddy mengawali penjelasannya dengan memberikan apresiasi kepada Dino.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” ujarnya.
Biaya Perjalanan hingga Jumlah Rombongan
Menanggapi kritik mengenai besarnya anggaran lawatan luar negeri Presiden, Teddy menegaskan setiap biaya tambahan di luar anggaran resmi negara sepenuhnya ditanggung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegasnya.
Teddy juga membantah anggapan bahwa rombongan kepresidenan terlalu besar. Menurutnya, jumlah personel yang ikut dalam kunjungan luar negeri saat ini telah dipangkas lebih dari 50 persen dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Saat ini jumlahnya sekitar 50 sampai 60 orang maksimal,” kata Teddy.
Diplomasi di Tengah Dunia yang Tidak Menentu
Terkait kritik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri, Teddy menilai situasi global saat ini menuntut Presiden aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia.
Menurut dia, jadwal kunjungan Presiden tidak hanya mengikuti agenda rutin tahunan seperti KTT ASEAN, G20, APEC, BRICS, dan Sidang Umum PBB, tetapi juga harus menyesuaikan perkembangan geopolitik yang bergerak cepat.
“Perkembangan dunia global sangat dinamis. Ada agenda tahunan, ada juga agenda yang mendesak sesuai kebutuhan dan situasi internasional,” ujarnya.
Teddy mencontohkan berbagai konflik dan krisis internasional yang terjadi belakangan ini, mulai dari Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah, sebagai alasan pentingnya diplomasi aktif Indonesia.
Kedekatan Personal Jadi Strategi Diplomasi
Lebih jauh, Teddy menegaskan Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan diplomasi berbasis hubungan personal dengan para kepala negara dan pemerintahan dunia.
Menurutnya, hubungan yang kuat tidak bisa dibangun secara instan ketika sebuah negara sedang menghadapi krisis.
“Kita harus membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Ketika ada kondisi mendesak, kita bisa saling membantu,” katanya.
Ia pun menepis anggapan bahwa lawatan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau sekadar pencitraan.
“Perlu kedekatan pribadi dan emosional antar-pemimpin. Itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan atau seremonial. Yang harus dilihat adalah hasil yang telah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir,” tegas Teddy. (**)
