JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul potensi kerawanan korupsi dalam proyek bernilai besar tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik paling rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Pengadaan barang dan jasa memang menjadi area rawan. Karena itu, KPK menaruh perhatian terhadap prosesnya, terutama apakah perencanaan dilakukan berbasis analisis kebutuhan yang jelas,” ujar Budi di Jakarta, Selasa.
KPK menyoroti pentingnya kejelasan justifikasi atas spesifikasi dan distribusi kendaraan. Pertanyaan krusial muncul terkait apakah kebutuhan kendaraan listrik tersebut benar-benar merata di seluruh wilayah operasional, atau justru dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas yang berbeda.
Selain itu, aspek pemilihan vendor juga menjadi perhatian. Menanggapi isu terkait PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai pemenang tender yang disebut memiliki keterbatasan jaringan distribusi, KPK menekankan bahwa seluruh proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kenapa vendor tertentu yang menang, itu harus jelas argumentasinya. Semua prosesnya harus bisa diuji dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun 2025, dengan realisasi mencapai 21.801 unit dari total rencana sekitar 25 ribu unit. Hingga kini, kendaraan tersebut disebut belum didistribusikan kepada para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN beralasan, kendaraan tersebut ditujukan bagi wilayah dengan akses transportasi sulit guna mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis. Namun, argumentasi ini masih menyisakan pertanyaan terkait ketepatan sasaran dan kesiapan infrastruktur pendukung, terutama di daerah terpencil.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tidak ada tambahan pengadaan pada 2026, karena seluruh anggaran telah dialokasikan pada tahun sebelumnya.
Pengadaan ini diduga melibatkan dua tipe kendaraan listrik, yakni Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai kesesuaian spesifikasi kendaraan tersebut dengan kebutuhan lapangan.
Dengan nilai pengadaan yang besar dan cakupan distribusi nasional, KPK menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat guna mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal. (Inku/**)
