PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan kerukunan sosial menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah, termasuk dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan tujuh peserta didik Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (13/4/2026).
Herman Deru mengungkapkan, Sumatera Selatan merupakan daerah dengan tingkat keberagaman tinggi, yang dihuni sedikitnya sembilan suku asli dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda.
“Kerukunan ini harus terus dijaga. Dukungan TNI dan Polri sangat penting agar situasi tetap kondusif, sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, termasuk inflasi yang terkendali,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi politik di daerah. Menurutnya, perbedaan latar belakang partai politik kepala daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.
“Pemprov Sumsel ini seperti bingkai puzzle. Semua harus saling melengkapi. Kalau tidak, maka keindahannya akan hilang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru memaparkan sejumlah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri, terutama dalam penguatan ketahanan pangan. Program cetak sawah bersama TNI hingga pengawalan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) oleh kepolisian menjadi contoh konkret sinergi lintas sektor.
“Pendekatan yang kita lakukan tetap humanis, terutama kepada petani dan para pemangku kepentingan,” tambahnya.
Ia juga memperkenalkan program unggulan daerah, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Sementara itu, Ketua Rombongan PKDN Sespimti Polri, Irjen Pol. Abioso Seno Aji, menyebut kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman lapangan, khususnya terkait ketahanan energi, stabilitas daerah yang relatif zero konflik, serta pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, Sumatera Selatan menjadi salah satu contoh daerah dengan tingkat stabilitas yang baik dan kontribusi signifikan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. (Eko Saputra)
