JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax, dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak terlepas dari upaya pemerintah menghadapi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
“Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut,” ujar Bonti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, harga Pertamax pada dasarnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan kurs rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam jangka waktu yang cukup lama, penyesuaian harga menjadi langkah yang sulit dihindari agar tidak menambah beban fiskal negara.
Bonti mengapresiasi kebijakan pemerintah yang selama beberapa bulan terakhir menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Namun, ia mengingatkan bahwa penundaan penyesuaian harga dalam waktu terlalu lama berisiko memperbesar beban yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi.
“Menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang dapat membebani arus kas dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga merupakan langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara,” katanya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah pembengkakan biaya kompensasi energi sehingga APBN tetap dapat difokuskan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Bonti menilai risiko gejolak sosial akibat kenaikan harga Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan jika yang dinaikkan adalah BBM bersubsidi. Pasalnya, pengguna BBM nonsubsidi umumnya memiliki pilihan yang lebih luas dalam mengatur konsumsi energi mereka.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menyatakan pihaknya memahami bahwa harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Meski demikian, Rio menegaskan kenaikan harga Pertamax harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan, mulai dari kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga standar pelayanan di seluruh SPBU.
“Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan,” tegas Rio. (Ant/**)
