Beranda Ogan Kemering Ilir Apa Beda Domisili SPMB dengan Zonasi PPDB, Ini Penjelasan Kadisdik OKI

Apa Beda Domisili SPMB dengan Zonasi PPDB, Ini Penjelasan Kadisdik OKI

165
0

OKI, KITOUPDATE.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025.

Salah satu perubahan dalam kebijakan ini adalah jalur penerimaan murid baru, dari yang semula zonasi diubah menjadi domisili. Lantas, apa beda domisili SPMB dan zonasi PPDB berdasarkan ketentuan terbaru ini? Berikut penjelasan dari Plh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) OKI Muhammad Lubis, S.KM,.M.Kes.

“Merujuk Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, jalur pendaftaran murid baru PPDB meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi, pada jalur PPDB zonasi, ketentuan ini mengacu pada jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sebagai episentrum wilayah zonasi” ujar Lubis. Rabu (05/02/2025).

Lubis melanjutkan bahwa dalam ketentuan jalur zonasi juga untuk jumlah siswa yang bisa diterima diatur oleh pemerintah daerah setempat.

“Penetapan jarak radius antara rumah dan sekolah bervariasi di setiap daerah dan tidak dapat dipastikan karena mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing” jelas Lubis.

Lubis melanjutkan penjelasannya, bahwa ketentuan persentase daya tampung dari jalur zonasi PPDB sebagai berikut, merujuk dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nomor 47/M/2023.

· PPDB SD
Jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah.

· PPDB SMP
Jalur zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

· PPDB SMA
Jalur zonasi SMA paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

Sementara itu Lubis juga menjelaskan Apa itu jalur domisili SPMB

“Dalam peraturan terbaru Kemendikdasmen, jalur penerimaan murid baru dari sebelumnya menggunakan istilah jalur zonasi, kini diubah menjadi domisili” jelas Lubis

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

” Seperti yang dijelaskan oleh Kemendikdasmen SPMB jalur domisili ini berdasarkan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan,” ungkap Lubis.

Dengan aturan ini, diharapkan calon murid baru mendapatkan layanan pendidikan yang dekat dengan domisili.

Lubispun kembali menerangkan bahwa sistem domisili harus mempertimbangkan kedekatan rumah calon murid dengan sekolah.

“Misalnya SP Padang-Kayuagung, itu yang lebih dipertimbangkan bukan perbedaan wilayahnya. Tetapi kedekatan tempat tinggalnya,” kata Lubis.

Penerapan sistem domisili juga untuk mengatasi upaya kecurangan dengan memindahkan kartu keluarga (KK) untuk mendaftarkan calon murid ke sekolah.

Ia menegaskan calon murid yang mendaftar akan dipertimbangkan berdasarkan kedekatan jarak rumah dan sekolah.

“Memang selama ini mungkin ada sedikit temuan (dari sistem PPDB Zonasi) misalnya manipulasi tempat tinggal ya. Tiba-tiba ada masuk KK yang baru misalnya. Nah hal seperti itu kita antisipasi juga,” ujar Lubis.

Sementara itu, jumlah kuota untuk jalur domisili SPMB juga memiliki perbedaan dari sistem zonasi PPDB sebelumnya.

· SPMB SD
Kuota jalur domisili tetap minimal 70 persen karena sebaran SD Negeri di Indonesia sudah merata.

· SPMB SMP
Jalur domisili adalah jalur berdasarkan kedekatan tempat tinggal murid dengan sekolah. Kuota sementara untuk usulan di SPMB 2025 minimal 40 persen.

· SPMB SMA
Penerimaan murid baru jenjang SMA akan dilakukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Usulan besaran kuota jalur penerimaan SPMB 2025 jenjang SMA diusulkan mengalami perubahan jadi 30 persen.

” Untuk Saat ini Kemendikdasmen masih terus berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Sebab, pelaksanaan SPMB akan melibatkan pemerintah daerah” pungkas Lubis.

Dengan ada penjelasan mengenai apa beda domisili SPMB dan zonasi PPDB Kadisdikpun beharap agar masyarakat khususnya bagi setiap orang tua dan wali murid memahami tentang peraturan baru ini, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman yang sering tejadi dikarenakan minimnya informasi. (Hendri)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini