JAKARTA, KITOUPDATE.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri, kepala badan, hingga pimpinan lembaga negara bergerak cepat membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar dan korupsi yang dinilai menghambat perekonomian nasional.
Dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, (20/5), Presiden menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan maupun memperlambat pelayanan publik.
“Segera ambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan ragu-ragu menindak yang melanggar,” tegas Presiden.
Prabowo menekankan seluruh institusi pemerintah harus bekerja optimal untuk menutup ruang penyalahgunaan wewenang dan menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih serta efektif.
Ia juga mengingatkan tidak ada pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak tergantikan apabila terbukti melanggar hukum atau menunjukkan kinerja buruk. Pemerintah, kata dia, tidak akan segan memberhentikan maupun menonaktifkan ASN yang terlibat penyimpangan demi menciptakan efek jera.
Presiden turut meminta kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi melakukan pembersihan internal secara masif dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pengawasan birokrasi.
Menurut Prabowo, pemerintah kini memiliki dukungan teknologi canggih untuk memantau dan mendeteksi berbagai bentuk penyelewengan anggaran maupun aset negara secara cepat.
Ia bahkan menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi pertahanan modern, termasuk radar bawah tanah dan satelit resolusi tinggi, untuk membongkar praktik penyembunyian aset ilegal.
Di sisi lain, Presiden menyoroti masih adanya oknum aparat berseragam yang diduga menjadi pelindung pelaku pelanggaran hukum. Karena itu, masyarakat diminta aktif mendokumentasikan dan melaporkan tindakan aparat yang menyimpang menggunakan telepon genggam.
Prabowo menegaskan mayoritas ASN memiliki integritas yang baik. Namun, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap segelintir oknum yang merusak citra institusi dan merasa kebal terhadap pergantian kekuasaan. (Ant/**)
